SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan

Komisi D Sidak Bansos Tidak Layak Konsumsi, Ternyata Juga Ada Pengurangan Timbangan Beras

 

(SIDOARJOterkini) – Setelah mendapat aduan masyarakat terkait adanya dugaan beras bantuan tidak layak konsumsi, Komisi D DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Kepadangan, Tulangan.

Dhamroni Chudlori Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo langsung mengunjungi rumah Yuli,
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan.

Yuli menceritakan, beras yang diterima itu, warnanya menguning, ketika dimasak baunya apek dan tidak enak.

“Makanya beras tersebut kami jual lagi, Rp. 100 Ribu, dan uang tersebut saya belikan beras yang bisa dimakan,” Katanya saat menceritakan kepada anggota komisi D DPRD Sidoarjo di kediamannya, Senin 12 Oktober 2020.

BACA JUGA :  Berkah Ramadhan, Anggota Koramil dan Persit 0816/01 Sidoarjo Bagikan Paket Takjil

Setelah dari Desa Kepadangan, Tulangan, Dhamroni Chudlori kemudian melanjutkan ke rumah Mimik di desa kedungsugo, Prambon.

Di desa tersebut, ia justru mendapati hal baru. Pemotongan timbangan beras yang diterima KPM (Bantuan Pangan Non Tunai), dari yang seharusnya 10 Kg, hanya diberikan 8,3 Kg. Sejak 2017 lalu.

BACA JUGA :  Tanah Miliknya Berubah Kepemilikan, Warga Sidomulyo Buduran Mencari Keadilan

“Sudah lama saya nerima memang gak pernah nimbang. Ngomongnya beratnya 10 Kg, yasudah saya terima,” ungkapnya.

Dari hasil temuannya tersebut, Dhamroni Chudlori mengatakan akan segera memanggil kembali Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Pihak BNI terkait bansos yang tidak sesuai dengan aturan.

Ia ingin memastikan komitmen dari BNI untuk menindak oknum agen yang memainkan bansos. “Kami akan kejar itu. Disitu ada hak orang miskin yang harus diperjuangkan. Lalu dari Dinsos sendiri seperti apa pengawalannya sebagai leading sektor,” ujar Dha

BACA JUGA :  Tabrakan Beruntun, Libatkan Dua Mobil dan Satu Truk di Jalan Tol Porong

Politisi Senior dari PKB itu menyebutkan, di Kecamatan Prambon terdapat sekitar 2000 KPM. Dirinya berharap kejadian tersebut tidak menimpa KPM yang lain. Sebab tindakan tersebut sudah mendzolimi masyarakat miskin.

“Maka dari itu, sebagai tindak lanjut kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi sekaligus untuk memaparkan progres dari tindak lanjut dinas dan BNI atas agen yang nakal kemarin,” pungkasnya (pung/cles).