SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Dengan Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai

 

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

 

Penulis : Bella Ayu Sabrina (192020100050)
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

 

Kemiskinan merupakan masalah besar utamanya bagi negara-negara berkembang. Masalah ini setiap tahunnya menjadi sorotan serius karena penduduk miskin yang besar tentu akan menjadi beban bagi kemajuan sebuah negara. Kemiskinan sekarang ini tidak lagi hanya berada di tingkat pedesaan namun sudah menjamur ke wilayah perkotaan. Tidak terkecuali yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah yang ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa. Melihat kondisi ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satu program dari kebijakan tersebut adalah tambahan bantuan sosial tunai.

Masalah kemiskinan ini tidak dapat di pandang remeh oleh pemerintah karena jika ditinjau dari dampak sosial , ekonomi, dan politik masalah kemiskinan ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat.

Berikut beberapa dampak negatif dari kemiskinan : Dampak kemiskinan yang pertama yakni kriminalitas tinggi. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebuhtuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.

BACA JUGA :  Jadi Tahanan Pengadilan, Sopir Vanessa Dipindahkan Ke Lapas Jombang

Dampak yang kedua adalah Akses pendidikan yang tertutup, merupakan dampak kemiskinan yang dapat dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

Dampak kemiskinan selanjutnya yakni dimana tingkat pengangguran semakin banyak. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya juga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin meningkat. Masyarakat miskin yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan kemudian akan berdampak terhadap tingkat pengangguran.

Dampak kemiskinan selanjutnya yakni dimana angka kematian yang tinggi. Dampak tersebut tentunya mempunyai hubungan dengan penyebab kemiskinan yakni kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin.

Oleh karena itu pemerintah sedang membuat kebijakan untuk dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat kerja dengan Gubernur Jawa Tengah dan Para Bupati, Wakil Presiden K.H Maruf Amin menyampaikan keyakinannya bahwa Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Wapres pada saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk pengurangan kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Sidoarjo : Kualitas Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta Setara

Dalam rapat kerja dengan Gubernur Jawa Tengah dan lima Bupati yang wilayahnya dijadikan prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap awal di tahun 2021 ini, yaitu Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa; Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa; Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa; Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.

Secara khusus Wapres mengatakan bahwa akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah dengan menggunakan data yang sekarang tersedia.

BACA JUGA :  Kades Suko Sukodono Resmi Ditetapkan Tersangka Pungli PTSL Oleh Kejari Sidoarjo

Untuk program khusus tahun 2021 ini, Wapres telah menegaskan bahwa akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan bantuan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini.

Sehubungan dengan itu, Wapres secara khusus meminta Gubernur Jawa Tengah dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat segera memastikan data dan informasi Kelompok Penerima Manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa, sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan.

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa sekalipun tantangan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem sangat besar, namun dengan kolaborasi diantara semua pemangku kebijakan termasuk Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta didukung kemitraan dengan pemangku kebijakan non-pemerintah seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media, dan masyarakat, maka akan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah sesuai target yang ditetapkan dapat dihapuskan di akhir tahun 2024 mendatang.