(SIDOARJOterkini) – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi menanggapi soal lambatnya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada 135.572 penerima jaring pengaman sosial dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Bantuan sembako yang bernilai Rp 150 ribu itu sebenarnya ditargetkan selesai pada tanggal 25 April kemarin, tapi sampai saat ini masih belum tersalurkan secara keseluruhan.
“Hari ini masih di 14 Kecamatan yang tersalurkan, tinggal 4 kecamatan yang belum selesai, Insyaallah tanggal 30 April sudah tersalurkan semuanya,” Kata Tirto Adi Kadinsos Sidoarjo saat ditemui usai rapat dengan Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo di Ruang Rapat Paripurna, Selasa 28 April 2020.
Tirto Adi menjelaskan keterlambatan penyaluran paket sembako tersebut disebabkan karena dalam memutuskan pemberian sembako ini waktunya relatif singkat, Sasaran yang dituju juga tergolong banyak.
Bagaimanan dengan bantuan pada tahap kedua, apakah menggunakan non tunai atau melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
Tirto Adi kembali menerangkan bahwa pihaknya akan memperhatikan rekomendasi dari Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo yang menginginkan basos tahap kedua disalurkan dengan skema BLT.
“Rekomandasi dari panja ini kan nanti dirapatkan di Gugus tugas, nanti keputusan dari gugus seperti apa, itu yang akan kami laksanakan,”Jelas Tirto Adi mantan sekretaris Dispendik Sidoarjo itu.
Ia juga menjelaskan untuk data penerima bantuan jaring pengamanan sosial yang 24 ribu lebih sudah pasti akan mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 Ribu dari Kemensos.
“Sedangkan data yang 20 ribuan lebih masih tahap proses verifikasi validasi dari Kemensos, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan, Kalau Bantuan dari APBD yang kemrain itu, Rp 150 ribu dalam berbentuk sembako,”Jelas Tirto.
Sementara Dhamroni Chudlori Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo dalam rapat tersebut meminta untuk batuan tahap kedua diberikan dalam bentuk BLT. Menurutnya bantuan dalam BLT dapat memangkas biaya operasional dan dapat menghidupkan perekonomian di desa.
“Bantuan tahap kedua kami minta untuk menggunakan BLT, biar prosesnya juga cepat dan tidak banyak memakan biaya operasional. Tapi wajib diawasi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas dan perangkat desa agar bantuan tersebut tepat sasaran,”ucapnya.(pung/cles)