(WARUterkini)- Kalangan kades di Kabupaten Sidoarjo resah karena didatangi oknum yang mengaku LSM pengawas Dana desa (DD). Oknum tersebut bahkan bersikap arogan dan menakut-nakuti kades jika dana desa terindikasi korupsi.
Seperti peristiwa yang dialami Kepala Desa (Kades) Bungurasih Kecamatan Waru, Hj Eni Rosada Hartiwi. Selasa (23/8) sore dia didatangi
seseorang yang mengaku bernama Sultan Maulana, saat
berada di Kantor Desa Bungurasih.
Dia mengaku dari Lembaga Pengawas
Korupsi (LPK) Jawa Timur dengan menunjukkan surat tugas. Kop
surat, lambangnya mirip lambang institusi Kepolisian Reppublik
Indonesia (Polri).
LKP beralamat di Jalan Jawa 22, Gubeng, Surabaya. Tertulis nama Sultan Maulana Iphank Ibrahim dengan nomor KTA 0182/DPP-LPK-JATIM/VII/2016.
Disebutkan dalam surat, Sultan
menjabat sebagai anggota team LPK-Jatim. Sore itu, dia datang sendiri bersepeda motor “Dia
menunjukkan lencana besar yang dicangklongkan di lehernya. Bentuknya mirip lencana lambang Polri,” aku Eni.
Eni mengaku kedatangan pelaku cukup
membuatnya resah. Pasalnya, selain mengenalkan diri sebagai pengawas
korupsi, pelaku juga mengaku akan melakukan pendampingan dalam
penggunaan DD.
Maulana juga mengaku sudah mendatangi beberapa desa. Diantaranya,
Desa Kureksari, Desa Ngingas (Kecamatan Waru), serta Desa Sedati Gede
(Kecamatan Sedati). “Bahkan dia juga bilang kalau Desa Sedati Gede
sudah melakukan penyimpangan dan akan dia laporkan,” jelas Eni.
Setelah orang yang mengaku dari LPK itu pergi, Eni langsung berkoordinasi dengan Camat Waru, lalu
melaporkan masalah itu ke Polres Sidoarjo. Saat
masalah itu dirapatkan di Kantor Kecamatan Waru, ternyata oknum mengaku dari LKP itu mendatangi kades-kades.
Kades Ngingas mengaku sudah tiga kali didatangi oleh pelaku. Kemudian Kades Kureksari, sehingga dari peristiwa tersebut, Kades Eni didampingi Sekdes
Bungurasih Heri Purwanto akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Sat
Reskrim Polres Sidoarjo. “Dengan laporan ini, saya berharap tidak ada
lagi Kades yang jadi korban,” tegas Eni.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo,
Tito Pradopo yang ikut mendampingi Kades Eni melapor ke Polres
Sidoarjo menduga, ulah itu sengaja dilakukan pelaku dengan
memanfaatkan momen pencairan DD. Tujuannya, adalah untuk
menakut-nakuti kepala desa. “Kasus ini juga harus menjadi perhatian Pemkab
khususnya pihak kecamatan agar memberikan sosialisasi yang jelas
terkait tata cara penggunaan DD, serta lembaga apa saja yang
berhak melakukan pendampingan,” tandasnya. (alf)