Warih Andono dan Imam Sugiri
(SIDOARJOterkini)- Calon Bupati Sidoarjo Warih Andono mengaku sudah menjadi rahasia umum, jika kepala Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) biasanya masih memberi “upeti” kepada bupati dan wakil bupati. Besarannya, tergantung seberapa banyak anggaran yang dikelola.
Hal inilah yang ingin dirubah oleh Calon Bupati Sidoarjo nomer urut 4 ini “Kalau tidak menerima “upeti”, biasanya bupati dan wakil bupati intervensi terhadap kebijakan di SKPD,” ujarnya.
Cabup yang berpasangan dengan cawabup Imam Sugiri ini menambahkan pihaknya jika nanti terpilih menjadi bupati akan menghapus kebiasaan itu. Karena jika praktek itu masih berlanjut, akan berdampak pada proyek atau program di SKPD.
Kadang kepala SKPD itu sendiri yang memberi “upeti” walaupun bupati dan wakil bupati tidak minta. “Harusnya hal tersebut ditolak oleh bupati dan wakil bupati,” tandas Warih.
Pasangan calon (paslon) cabup dengan sebutan WANI (Warih Andono-Imam Sugiri) menambahkan, bukan saja “upeti” kepada bupati dan wakil bupati. Namun kroni-kroni kepala daerah biasanya memanfaatkan kepala SKPD untuk kepentingan proyek.
Karena itulah, kepala SKPD tidak mempunyai keleluasaan dalam menjalankan program kerja. “Jangan salahkan bila kualitas proyek asal-asalan jika ada praktek “upeti” semacam itu,” tandas Warih.
Untuk itulah, jika dia terpilih menjadi bupati akan memberikan keleluasaan kepada kepala SKPD untuk berkreasi. Namun, bukan berarti lepas kendali dari bupati. (st-12)