SIDOARJO TERKINI
Headline Hukum & Kriminal Indeks

Inilah Pengakuan Pemilik KBIH Al Multazam Selama Jadi Buron Kejaksaan

Agus Sukiranto berkacamata hitam dengan tangan di borgol
Agus Sukiranto berkacamata hitam dengan tangan di borgol

(SIDOARJOterkini) Agus Sukriyanto (57) mengaku selama ini melarikan diri
ke Jatim, Jateng, Jabar dan DKI Jakarta. Dia mengaku bingung melarikan
diri karena sudah tidak didampingi Penasehat Hukum (PH). “Barusan tiba
di Sidoarjo, ini rencananya mau ke Gresik dan keburu ditangkap,”
ujarnya.

Agus Sukiranto juga mengakui jika tahun 2013 bisa melaksanakan Umroh
dan mendampingi para jamaah Umroh melalui KBIH miliknya, karena tidak
ketahuan petugas. Setelah itu, dia tidak lagi mengurusi KBIH karena
bingung mencari tempat persembunyian.

Kejari Sidoarjo harus mengeksekusi Agus Sukiranto setelah menerima
putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 155 K/PID.SUS/2012. Putusan MA
itu secara otomatis mengubah putusan hakim Pengadilan Negeri (PN)
Sidoarjo Nomor: 748/PID.B/2010/PN.SDA tertanggal 28 Juni 2011 yang
memutus terdakwa bebas karena tidak terbukti melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi itu berlangsung pada 2007. Dalam aksinya, Agus
tidak sendirian. Dia bersama dengan Zulkarnain Kemas dengan anggotanya
Sri Utami, Budiman serta Slamet Hariyanto yang semuannya pegawai PT
PLN Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Akibat
ulah mereka negara dirugikan sekitar Rp 3,2 miliar.

Panitia Pengadaan lahan mengajukan Surat Permohonan ke Bupati
Sidoarjo, setelah surat turun Ir. Sri Utami serta Slamet Hariyanto
mengirimkan surat No. 073/13/PROKITING JTBN/2007 ke Kepala Desa Boro
Arif Mahmudi. Permohonan berintikan Pemanfaatan Tanah kas (TKD) Desa
Boro seluas kurang lebih 20.000 m2. Namun pembebasan TKD tersebut
terkendala, karena PLN sebagai pihak yang membutuhkan harus mencarikan
tanah penganti TKD.

BACA JUGA :  Begal Bacok Warga Tulangan Dengan Pedang di Pagerwojo Buduran, Motor Korban Digondol

Karena pembebasan TKD gagal, akhirnya Ir Slamet Hariyanto selaku
manager proyek memerintah panitia, Ir Budiman dan Sri Utami untuk
tanah pengganti dengan melibatkan broker tanah properti Agus
Sukiranto.
Pengadaan tanah dinilai melanggar aturan karena tak berhubungan
langsung dengan pemilik lahan serta mengabaikan instruksi PT PLN yang
mewajibkan pengadaan lahan diatas 1.000 meter persegi harus melibatkan
Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah daerah setempat. Agus Sukiranto
berhasil membebaskan tanah seluas 28.200 meter persegi seharga Rp 110
ribu per meter.

Namun, Sri Utami dan Slamet Hariyanto, pegawai PLN, justru mengajukan
proposal kepada General Manager PT PLN harga tanah sebesar Rp 225 ribu
per meter persegi. Diduga ada kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar.
Selain itu, mereka secara bersama-sama menggunakan dana operasional
pembebasan lahan sebesar Rp 650 juta. Dianataranya, digunakan untuk
administrasi, operasional dan sertifikasi. Namun, kenyataannya
pembebasan lahan tersebut tak menggunakan jasa Panitia Pembebasan
Tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Sidoarjo : Kualitas Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta Setara

Dana operasional, ternyata dibagikan kepada para pihak yang terlibat
dalam pengadaan lahan tersebut. Mereka masing-masing mendapat bagian
antara Rp 250 juta-Rp 500 juta. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan Jawa Timur pada Juli 2010 menyebutkan pengadaan tanah
di Desa Boro pada Oktober tahun 2007 merugikan keuangan negara sebesar
Rp 3,2 miliar

Awalnya, panitia pengadaan lahan mengajukan surat permohonan ke Bupati
Sidoarjo Win Hendrarso. Setelah surat turun Sri Utami serta Slamet
Hariyanto mengirimkan surat ke Kades Boro Arif Mahmudi saat itu.
Permohonan surat itu berisi Pemanfaatan Tanah kas (TKD) Desa Boro
seluas kurang lebih 20.000 m2.

Namun PLN sebagai pihak yang membutuhkan harus mencarikan tanah
penganti TKD. Dari situlah broker tanah properti Agus Sukiranto
diminati pertolongan untuk menyediakan tanah. Pengadaan tanah yang
juga berada di kawasan Boro tidak melibatkan Panitia Pembebasan Tanah
Pemerintah (P2TP) daerah setempat.

BACA JUGA :  Kades Suko Sukodono Resmi Ditetapkan Tersangka Pungli PTSL Oleh Kejari Sidoarjo

Agus Sukiranto berhasil membebaskan tanah seluas 28.200 meter persegi
seharga Rp 110 ribu per meter2. Namun, dijual ke pihak PLN seharga Rp
250 ribu/meter. Keuntungan dari harga yang membengkak tersebut
dinikmati juga oleh panitia dari PLN.
Dana operasional, ternyata dibagikan kepada para pihak yang terlibat
dalam pengadaan lahan tersebut.

Mereka masing-masing mendapat bagian antara Rp 250 juta-Rp 500 juta.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur pada
Juli 2010 menyebutkan pengadaan tanah di Desa Boro pada Oktober tahun
2007 merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,2 miliar

Akhirnya membuat tujuh terdakwa menjalani proses persidangan. Selain
Agus Sukiranto, Zulkarnain Kemas divonis 1,5 tahun penjara, Slamet
Hariyanto divonis 4 tahun penjara, mantan Kades Boro Arif Mahmudi
divonis 1 tahun penjara dan mantan camat Tanggulangin Abdul Halim
divonis 1 tahun penjara. Keempat terpidana sudah dieksekusi oleh
Kejari. Sedangkan, Sri Utami dan Budiman saat ini masih menunggu
putusan dari MA. (st-12)