Empat cabup Sidoarjo sebelum bincang santai di aula Umsida.
(SIDOARJOterkini)- Untuk pertama kalinya empat calon cabup Sidoarjo
adu konsep membangun Sidoarjo. Hal ini terjadi dalam bincang
santai cabup-cawabup Sidoarjo di Aula Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo (Umsida), Kamis (10/9/2015.
Empat cabup ini sama-sama optimis bisa membawa
Sidoarjo lebih makmur dan sejahtera bila nanti memimpin Sidoarjo.
Empat cabup, yakni nomer urut 1 H.MG Hadi Sutjipto, nomer urut 2
Utsman Ihsan, nomer urut 3 Saiful Ilah dan nomer urut 4 Warih Andono
mendapat pertanyaan dari panelis maupun peserta yang kebanyakan dari
akademisi. Beragam pertanyaan yang diajukan panelis kepada
masing-masing cabup yang sudah diberi ruang di depan.
Cabup Hadi Sutjipto misalnya ditanya terkait pendidika di Sidoarjo,
karena saat ini Rombel (rombongan belajar) untuk sekolah negeri
ditambah. Hal ini otomatis akan mematikan sekolah-sekolah swasta.
Pertanyaan ini disampaikan oleh Wigati salah satu pengajar di SMA
swasta yang merasa kebijakan menambah rombel untuk sekolah negeri
tidak tepat. Padahal, sekolah swasta khususnya SMA swasta favorit
dalam menerima siswa dibatasi.
Menjawab itu, Hadi Sutjipto mengatakan jika rombel itu ada Perda-nya
(peraturan daerah), sehingga untuk menambah rombel itu tidak semaunya
sendiri. “Untuk rombel itu satu kelas jumlahnya 30 siswa, kalau mau
menambah rombel tentu tidak mudah,” ujar cabup yang kini masih
menjabat Wakil Bupati Sidoarjo tersebut.
Untuk itulah, jika dia nantinya terpilih menjadi bupati Sidoarjo,
cabup yang diusung PDIP, Demokrat, Nasdem dan PBB itu tentu akan
memperhatikan porsi pendidikan di Sidoarjo. Jangan sampai,
sekolah-sekolah swasta gulung tikar karena kebijakan pemerintah yang
tidak proporsional.
Sedangkan cabup nomer urut 2, Utsman Ihsan salah satunya ditanya
kebijakannya terkait dana desa Rp 1 miliar?. Menurut cabup yang
diusung Partai Gerindra dan PKS ini mengaku pemkab jangan ikut campur
dalam mengelola dana 1 miliar itu. Artinya, berilah keleluasaan bagi
pemdes untuk mengelola dana itu sendiri. “Pemkab hanya mengarahkan,
mengawasi dan memberi pengetahuan terkait pelaporan anggarannya agar
tidak menyimpang,” tandasnya.
Selama ini, pemkab cenderung ikut campur dalam anggaran desa. Hal
inilah yang membuat desa tidak mandiri. Utsman yakin jika pihak desa
diberi keleluasaan mengelola dana desa itu, pembangunan di desa akan
lebih maju lagi.
Cabup nomer urut 3, Saiful Ilah salah satu pertanyaan yang harus
dijawab adalah terkait solusi kemacetan di Sidoarjo. Cabup yang
diusung PKB dan saat ini masih menjabat bupati Sidoarjo ini masih
tetap mengandalkan konsep frontage road yang saat ini masih
dikerjakan.
Frontage road mulai dari Buduran sampai Waru itu, lanjut Saiful Ilah
nantinya akan terkoneksi dengan frantage road milik Surabaya. “Selain
itu juga ada Jalan Lingkar Barat yang saat ini masih dalam proses,
kemudian Jalan Luar Lingkar Timur Sidoarjo yang masih dalam tahap
perencanaan,” ujarnya.
Saiful Ilah optimis jika nantinya frontage road selesai, bisa memecah
kemacetan jalan arah Surabaya yang setiap pagi dan sore macet.
Demikian pula di jalan lingkar barat mulai GOR Delta Sidoarjo setiap
jam kerja juga sering macet.
Demikian pula cabup nomer urut 4 Warih Andono juga mendapat pertanyaan dari panelis. Salah satu pertanyaan terkait pendapatan daerah yang sebenarnya masih bisa
dimaksimalkan dan terjadinya dugaan kebocoran pajak restoran.
Warih Andono menegaskan jika konsep yang harusnya sudah diterapkan
adalah penggunaan billing system untuk setiap hotel, restoran dan
rumah makan. Hal ini memudahkan untuk mengontrol pendapatan dari pajak
restoran, karena setiap transaksi akan tercatat. “Saat ini pajak
restoran tidak bisa dikontrol, apa kata pemiliknya dan Dinas
Pendapatan tidak bisa berbuat banyak. (st-12)