SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pendidikan & Kesehatan

Guru Pelosok Tak Dapat Tunjangan, Dewan Ngaku Kecolongan

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Mahmud
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Mahmud

(SIDOARJOterkini)-Banyaknya guru pelosok yang tidak mendapat tunjangan dari APBD Sidoarjo direspon positif oleh dewan. Bahkan, Komisi D DPRD Sidoarjo mengaku kecolongan.

Kondisi seperti ini membuat sejumlah anggota Komisi D yang membidangi
kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan perburuhan itu kontan
menyalahkan pihak Diknas Sidoarjo yang dituding tak tanggap. “Yang punya
data tentang guru-guru itu adalah Dispendik. Darimana kita tahu kalau
ada guru-guru pelosok tidak pernah dapat tunjangan dari APBD?” ujar
Hadi Subiyanto, salah satu anggota Komisi D,Senin (4/1/2016).

BACA JUGA :  WS Danramil 0816/02 Candi Hadiri Pelantikan Perangkat Desa Kedungkendo

Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, adanya guru-guru pelosok
yang tidak pernah mendapat tunjangan adalah sebuah kondisi yang sangat
ironis, Mengingat, Sidoarjo dikenal sebagai daerah kaya.

Salah satu buktinya, APBD Sidoarjo saat ini sudah mencapai Rp 4
triliun lebih. “Keterlaluan kalau sampai ada guru di Sidoarjo yang
belum pernah dapat tunjangan dari APBD,” tandas Hadi Subiyanto.

Apalagi, guru yang belum pernah dapat tunjangan itu adalah guru-guru
pengajar di sekolah-sekolah pelosok. Seharusnya, tunjangan yang mereka
lebih besar dibandingkan guru yang tinggal di kawasan perkotaan atau
desa-desa yang mudah dijangkau.

BACA JUGA :  Jelang Pilkada Sidoarjo, Partai Golkar Akan Gelar Silaturahmi Kebangsaan

Guru yang mengajar di pelosok, jika musim hujan seperti ini mereka
harus naik perahu untuk menuju sekolah. Jalanannya sangat becek,
sehingga tidak bisa dilewati motor. “Sangat layak, kalau tunjangan
untuk mereka jusru harus ditambah dari APBD,” tambah Mahmud, juga
anggota Komisi D.

Menurut Mahmud, guru memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan
anak bangsa. Sehingga menurutnya, guru-guru harus mendapat apresiasi
yang tinggi agar terus bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
Politisi PAN tersebut mengaku, Komisi D mengaku kecolongan saat
dikonfirmasi masalah ini.

BACA JUGA :  Pengenalan PSIAP dan Dukung ZI-WBBM, Kanwil DJP Jawa Timur II Adakan Media Gathering

Mahmud berharap masalah tersebut secepatnya ditangani pihak-pihak
terkait. Ke depan, guru-guru itu harus dapat tunjangan. Saat ini Dinas
Pendidikan harus mendata berapa orang guru di wilayah pelosok yang
belum dapat tunjangan, untuk kita anggarkan di APBD Perubahan 2016.
“Saya kira jumlah mereka tidak terlalu banyak, dan kita
pasti mampu untuk memberikan tunjangan untuk mereka,” pungkasnya.(st-12)