(SIDOARJOterkini)- Perlu ada kerjasama antar pemerintah daerah dalam memajukan wilayah perbatasan. Hal ini agar mempermudah aktifitas dan penyediaan fasilitas bagi warga.
Pasalnya, warga yang tinggal di wilayah perbatasan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan infratruktur terabaikan. “Sudah seharusnya pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan saling bekerjasama,” ujar Kepala Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Ir Haryo Sulistyarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi Kerjasama di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sidoarjo, yang digelar Bagian Kerjasama Pemkab Sidoarjo, di Aula Delta Graha Kantor Pemkab Sidoarjo, Selasa (23-8-2016).
Dalam diskusi itu, Warga Sidoarjo yang tinggal di wilayah perbatasan mengeluhkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Infrastruktur. Pemicunya karena Pemkab belum melakukan kerjasama secara spesifik terkait pelayanan publik dengan sejumlah kabupaten tetangganya.
Bidang pendidikan misalnya, dikeluhkan warga Kecamatan Taman Sidoarjo yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Warga mengeluh karena mau menyekolahkan anaknya ke Surabaya, namun kuota terbatas. “Hal serupa juga dikeluhkan warga Kecamatan Prambon yang tinggal berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto,” tandas Haryo.
Keluhan juga muncul saat warga Sidoarjo tiba-tiba jatuh sakit, namun karena tempat tinggalnya, justru lebih dekat harus dibawa berobat ke rumah sakit (RS) di Kabupaten tetangga, misalnya Mojokerto dan Gresik.
Menurut Haryo, permasalahan tersebut tentunya menjadi bahan masukan Pemkab Sidoarjo untuk menentukan langkah lanjutan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama dua pihak. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antar daerah.
Kepala Bagian Kerjasama Pemkab Sidoarjo Ari Suryono mengatakan melalui FGD ini untuk identifikasi potensi kerjasama di wilayah perbatasan sehingga bisa diwujudkan kerjasama antardaerah. Karena kerjasama antardaerah itu sudah diatur dalam undang-undang.
Selain Haryo, FGD ini menghadirkan narasumber Hari Triono dari Pemkot Surabaya, Kabag Perekonomian Kabupaten Mojokerto Titin Rida Astuti, dan Kabid Praswil, SDA, Lingkungan Bappeda Kabupaten Gresik, Misbahul Munir. Sedangkan peserta FGD, sekitar 100 orang, diantaranya berasal dari warga dan perangkat desa di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya.(st-12)