(SIDOARJOterkini) – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur lega karena Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk membantu pondok pesantren. Bantuan itu untuk menyediakan fasilitas kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di pondok pesantren (Ponpes).
“Kita akan dukung dan kawal kembalinya PBM (proses belajar mengajar) di Ponpes,”ungkap Achmad Amir Aslichin anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jatim.
Dikatakan Amir Aslichin, Kembalinya proses belajar mengajar di Ponpes tentunya harus diikuti dengan protokol kesehatan yang diwajibkan.
“Kami tidak ingin ada klaster penularan di ponpes yang berdampak pada kesehatan santri serta ustad dan ustadzah,” kata politisi yang akrab disapa Mas Iin itu.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur tersebut akan mengawal kebijakan anggaran untuk memback up Ponpes memasuki pembelajaran. Anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan jaminan bagi santri bisa bebas dari virus corona.
“Memasuki new normal aktivitas belajar mengajar di ponpes bisa kembali dimulai dengan harapan semua santri dan pengajarnya tetap sehat,” ujarnya.
Mas Iin juga meminta kepada pihak Pemprov Jawa Timur untuk terus memberikan edukasi protokol kesehatan kepada pengelola Ponpes. Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pola hidup sehat baru di lingkungan ponpes. Selain itu, melaksanankan PCR test gratis untuk santri dan pengajarnya.
“Hal itu dilakukan agar tidak ada penyebaran virus corona baru di lingkungan ponpes,” ucap mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode tersebut.
Apalagi, lanjut Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur, lingkungan pendidikan Ponpes tidak sama dengan lingkungan pendidikan pada umumnya. Yaitu hidup komunal. Maka diperlukan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana. Misalnya, ruang tidur santri, ruang belajar santri dan juga termasuk MCK yang sesuai dengan standar kesehatan.
Pemprov Jawa Timur juga akan membantu APD di setiap Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), menyiapkan vitamin C, menyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, masker dan sprayer disinfektan.
“Koordinasi harus dilakukan antara pemprov dan kabupaten/kota agar proses menuju pencegahan penularan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik,”pungkasnya. (st-12/cles)