(SIDOARJOterkini)- Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) DPRD Sidoarjo mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui instansi terkait memaksimalkan penyaluran dana bergulir untuk UMKM. Pasalnya, dana itu dapat menumbuhkan geliat usaha kecil dan menengah.
Sayangnya, selama ini dana bergulir tersebut penyalurannya kurang maksimal. Diantara yang menjadi kendala adalah persyaratan administrasi dan proses pencairan yang terlalu ribet.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, H. Bambang Pujianto mengatakan, semangat awal dari bantuan dana bergulir itu adalah untuk membantu UMKM. Dengan demikian, harusnya ada kemudahan bagi UMKM untuk meminjam dana itu.
DPRD Sidoarjo tidak keberatan untuk menyetujui penambahan dana bergulir untuk UMKM. Syaratnya, dana yang sudah disediakan bisa terserap dengan maksimal. “Kalau anggaran dana bergulir untuk UMKM ditambah tapi yang terserap sedikit, percuma saja menjadi silpa,” tandas Bambang Pujianto.
Komisi B DPRD Sidoarjo sebenarnya sudah memantau distribusi dana bergulir dan cukup efektif membantu modal UMKM. Terlebih, dana bergulir itu bunganya sangat kecil.
Karena itulah, Komisi B berharap agar ada pola-pola penyaluran dan administrasi yang perlu dirubah. Dengan demikian, pendistribusian dana bergulir itu tepat sasaran dan bisa membantu UMKM.
Dana bergulir tersebut diakui tidak terserap maksimal. Salah satu penyebabnya pencairan yang terlalu lama. Harusnya triwulan pertama sudah bisa dicairkan agar bisa digunakan modal.
Anggota Komisi B H Agil Effendy menambahkan, dana bergulir untuk UMKM sebenarnya program bagus. Dulunya dana bergulir itu langsung ditangani oleh dinas terkait. Namun, kini pencairannya melalui Bank Jatim.
Menurut Agil, keluhan yang diterima dari UMKM mereka tidak mengambil dana bergulir itu karena prosesnya terlalu lama dan ribet. “Dana bergulir UMKM itu kan dari pemda. Jadi harusnya pemda mengeluarkan regulasi yang memudahkan,” tegasnya.
Berdasar data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, tahun lalu disediakan dana bergulir Rp 8,7 miliar. Dari angka tersebut, yang terserap baru 37 persen atau sekitar Rp 3,3 miliar. Artinya, dana Rp 5,4 miliar tidak terserap.
Untuk penyaluran anggaran tersebut. Tahap pertama, pemohon mengajukan persyaratan. Setelah disetujui, bank akan melakukan survei. Dalam proses survei, pihak bank sangat berhati-hati. Satu per satu pengajuan yang dikirim diteliti. Tujuannya, dana benar-benar tersalurkan pada yang membutuhkan.
Kendala lain, petugas survei terbatas sehingga prosesnya lama. Persoalan lainnya adalah informasi mengenai minimnya dana bergulir. Saat ini masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui adanya program tersebut.
Tahun ini pemkab kembali menyediakan dana bergulir. Jumlahnya sama, yakni Rp 8,7 miliar. Agar serapan dana lebih optimal, dinas koperasi dan usaha mikro sudah memiliki sejumlah perencanaan.
Dinas Koperasi dan UMKM harus membuka pelayanan baru dana bergulir. Petugas akan turun ke desa-desa untuk jemput bola.
Dinkop harus mengevaluasi kerja sama pembayaran dana bergulir yang selama ini diserahkan ke bank. Penelitian berkas dan survei yang terlalu lama bakal dipangkas. (st-14/adv)