SIDOARJOterkini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta Pemkab untuk gencar melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok untuk menstabilkan dan menekan lonjakan harga pasar. Dan diharapkan operasi pasar benar-benar tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Suyarno SH., MH., menegaskan bahwa penyelenggaraan pasar murah atau operasi pasar yang rutin digelar pemerintah daerah harus benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. Menurutnya, kegiatan ini jangan hanya bersifat seremonial, melainkan harus memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
“Operasi pasar harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar acara formalitas,” ujar Suyarno saat ditemui di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (29/9/2025).
Suyarno menilai, keberadaan pasar murah pangan yang saat ini gencar digelar merupakan langkah positif dalam mengatasi gejolak harga bahan pokok, khususnya beras. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak keluar dari tujuan utama, yakni membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Menurutnya, ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menggelar operasi pasar. Salah satunya terkait kualitas beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual. Ia berharap beras yang disalurkan tidak hanya murah, tetapi juga memiliki kualitas yang layak konsumsi.
“Operasi pasar ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Maka beras yang dijual harus memperhatikan tiga hal: aspek ekonomi, kualitas, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” jelasnya.
Selain itu, Suyarno menekankan agar operasi pasar benar-benar efektif dalam menekan lonjakan harga beras di pasaran. Ia menyebut belakangan ini harga beras kerap naik tajam, sehingga menambah beban masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Yang lebih penting, operasi pasar harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan sampai pasar murah hanya sesaat, tapi tidak berpengaruh pada harga di pasar tradisional,” tambahnya.
Politisi senior itu juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan kepentingan pedagang beras maupun para petani lokal. Menurutnya, jangan sampai program operasi pasar justru mematikan usaha pedagang kecil atau merugikan petani yang telah bekerja keras menghasilkan gabah.
“Operasi pasar harus memperhatikan keseimbangan. Rakyat kecil terbantu, tapi pedagang dan petani juga tetap mendapatkan manfaat. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” ucapnya.
Suyarno berharap Pemkab Sidoarjo bersama instansi terkait terus melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pasar murah. Ia mendorong agar data sasaran penerima manfaat dipetakan secara tepat, sehingga distribusi beras murah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
“Kalau evaluasi ini dilakukan secara berkala, tentu program ini bisa berjalan tepat sasaran. Jangan sampai pasar murah hanya dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu membeli di harga normal,” tegasnya.
Dengan strategi yang tepat, lanjut Suyarno, operasi pasar tidak hanya bisa meredam inflasi daerah tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih luas. Ia menilai kegiatan ini sangat penting, terutama di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak.
“Intinya, semua program yang dilaksanakan pemerintah harus kembali pada prinsip dasar: menyejahterakan rakyat. Itu yang tidak boleh ditinggalkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayyin, S.Sos.I menekankan pentingnya pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah bahan kebutuhan pokok dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sasaran yang jelas. Menurutnya, tujuan utama dari kegiatan ini tidak hanya untuk menstabilkan harga di pasaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Operasi pasar bukan sekadar menjual barang dengan harga murah. Program ini harus benar-benar berdampak pada perekonomian warga kecil,” tegas Muzayyin, Senin (29/9).
Politisi tersebut menyebut, pasar murah seharusnya bisa menjadi instrumen efektif untuk membantu masyarakat dalam menghadapi gejolak harga bahan pokok yang kerap naik menjelang momentum tertentu, seperti hari besar keagamaan atau saat stok terbatas. Namun, ia mengingatkan agar program ini tidak asal digelar, melainkan memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Kami meminta kepada dinas terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan pasar murah. Data masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus dipetakan dengan baik. Jangan sampai justru dinikmati mereka yang mampu membeli di harga normal,” ujarnya.
Selain itu, Muzayyin juga mendorong agar kualitas bahan kebutuhan yang dijual tetap terjaga. Pasar murah, kata dia, tidak boleh identik dengan barang yang murah namun kualitasnya rendah. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan barang yang dipasarkan layak konsumsi sehingga benar-benar membantu meringankan beban warga.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta pihak-pihak terkait bisa diperkuat agar operasi pasar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kalau pasar murah bisa tepat sasaran dan rutin digelar, masyarakat akan lebih terbantu, daya beli terjaga, dan kesejahteraan meningkat,” pungkasnya.
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terbukti membawa manfaat besar bagi masyarakat. Setiap kali digelar di desa maupun kelurahan, pasar murah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selalu diserbu warga yang ingin mendapatkan harga lebih terjangkau.
Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari camat, lurah, TNI-Polri, hingga berbagai stakeholder lainnya. Seluruh elemen bergerak bersama menyukseskan program nasional Presiden Prabowo. Di Sidoarjo, GPM resmi dimulai sejak Rabu (17/9/2025) dan hingga kini masih terus berlangsung di 18 kecamatan.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dilakukan dengan melibatkan petugas kecamatan, desa/kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas yang turun langsung mendistribusikan beras ke masyarakat. Setiap desa rata-rata memperoleh 1,5 ton beras atau sekitar 300 kemasan isi 5 kilogram.
Tingginya antusiasme warga tidak lepas dari harga beras yang jauh lebih murah dibanding pasaran. Beras SPHP dilepas Rp 11 ribu per kilogram atau Rp 55 ribu per 5 kilogram. Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) di pasaran mencapai Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per 5 kilogram.
Hingga saat ini, distribusi beras murah di Sidoarjo telah mencapai hampir 30 persen. Dari target 6.750 ton, sebanyak 2.024 ton sudah tersalurkan. Di setiap titik penjualan rata-rata disediakan 50 sak beras, yang sebagian besar langsung habis terjual. Bahkan, realisasi penyaluran SPHP di Sidoarjo telah menembus 14 persen, melampaui rata-rata provinsi yang masih berada di angka 12 persen.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan lancar. Respons cepat ini terbukti efektif karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal dan mendukung kegiatan pasar murah ini, karena sangat membantu masyarakat Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Dijelaskan Subandi, Gerakan Pangan Murah dilaksanakan hingga ke pelosok desa dengan didukung seluruh instansi terkait dari Dinas, TNI, Polri, Kecamatan hingga pemerintahan desa.
“Tentu hal tersebut untuk lebih cepat menstabilkan harga beras di pasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,”ucap Subandi.
Dukungan terhadap pelaksanaan gerakan Pasar Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengalir. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, S.E. Ia menilai program ini sangat penting untuk membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu dan harga bahan pokok yang terus merangkak naik.
Menurut Kusumo, beras merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Kenaikan harga beras otomatis akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, kehadiran pemerintah melalui operasi pasar pangan menjadi solusi yang nyata.
“Beras adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Pemerintah harus hadir di saat kondisi ekonomi lesu yang berimbas harga beras mahal,” tegas Kusumo, Senin (29/9/2025).
Politisi tersebut juga menambahkan, operasi pasar murah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat kecil, tetapi juga bisa menstabilkan harga di pasaran. Dengan tersedianya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di tingkat desa dan kelurahan dengan harga lebih murah, spekulasi harga bisa ditekan sehingga inflasi pangan dapat terkendali.
Ia pun mendorong seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, kecamatan, hingga aparat TNI-Polri, untuk terus bersinergi mendukung pelaksanaan pasar murah ini.
“Semua pihak harus terlibat. Operasi pasar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.(ADV/cles)