SIDOARJOterkini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan harus terus ditingkatkan. Demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat juga harus digalakkan. Seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, Puskesmas dan usaha pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasich, program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai program hendaknya harus lebih ditingkatkan menyusul masih ditemukannya keluarga pra sejahtera di beberapa desa di Sidoarjo.
“Pemerintah dari tingkat desa, Kecamatan hingga Kabupaten harus lebih intens melakukan monitoring atas warganya yang belum sejahtera,”ungkap H.Abdillah Nasich.
Dijelaskannya, program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan itu bukan hanya pemenuhan kebutuhan pangan saja namun pengembangan jaminan sosial pendidikan dan kesehatan juga harus dilakukan. Menurutnya, meski berbagai kebutuhan hidup sudah terpenuhi namun hak masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang baik, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya belum terpenuhi masih belum dikatakan sejahtera.
“Tidak hanya itu, pemerintah harus bisa mengembangkan budaya usaha yang artinya melakukan pemberdayaan bagi masyarakat dengan melakukan pelatihan kerja,”ucap Legislator PKB tersebut.
Menurut Nasich, beberapa program untuk masyarakat sudah dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo, termasuk bantuan beras, bedah rumah maupun juga berbagai pelatihan kerja.
“Program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan sudah baik, hanya perlu ditingkatkan saja, agar kesejahteraan masyarakat bisa merata,”ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan bagi masyarakat belumlah cukup dikatakan sejahtera, banyak hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya naik dan merata.
“Pembangunan infrastruktur baik rumah sakit, sekolahan dan lainnya juga harus menjadi atensi khusus pemerintah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat yang memadai termasuk peningkatan layanan baik kesehatan maupun mutu pendidikan,”ucapnya.
Menurut Bangun, apapun yang dilakukan pemerintah sejatinya harus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, dan hal tersebut adalah hak dari masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah jangan abai dan lengah dengan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam pembuatan kebijakan ataupun program untuk masyarakat.
“Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan bisa merata, tidak ada ketimpangan yang mencolok antara masyarakat yang sejahtera dengan yang belum”ucapnya.
Hal senada disampaikan H Riza Ali Faidzin anggota Komisi D, beberapa program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan bagus, termasuk dengan melibatkan berbagai instansi seperti BAZNAS dan lainnya. Masyarakatpun sudah bisa menikmati program-program yang dijalankan tersebut.
“Sejauh ini program yang dijalankan seperti penyaluran beras miskin, bedah rumah dan perbaikan berbagai layanan kesehatan sudah sesuai sasaran,”ujarnya.
Pun begitu lanjut Reza, keterlibatan Pemerintah Desa dan Kecamatan serta peran semua stakeholder dalam melakukan pemetaan dan pendataan bagi warganya yang masih pra sejahtera harus terus dilakukan.
“Hasil pemetaan untuk mendapatkan data yang valid tentang kondisi masyarakat tersebut nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memberikan bantuan ataupun pemberdayaan usaha yang nantinya bisa menjadi sumber pencaharian kehidupannya “ucapnya.
Sementara itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, dalam menjalankan program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan program bantuan untuk masyarakat pra sejahtera yang sedang dijalankan agar tepat sasaran. Program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan akan lebih gencar dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Bantuan untuk masyarakat melalui program pengentasan dan penanggulan kemiskinan akan terus dijalankan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat seperti Beras Bulog, bedah rumah, jaminan kesehatan, pendidikan akan kita awasi agar tepat sasaran pada penerima yang benar-benar membutuhkan,” ucap Bupati saat membagikan beras Bulog kepada 86.720 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (27/9).
Dijelaskan Bupati, Pemberian bantuan beras kepada KPM yang dilakukan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, seiring mahalnya harga beras dan juga merupakan program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.
“Selain itu, penyaluran bantuan ini merupakan program pemerintah membantu masyarakat pra sejahtera, apalagi dampak kemarau yang berkepanjangan sehingga mundurnya waktu tanam padi yang membuat harga beras melangit”tegasnya.
Selain itu, lanjut Bupati Pemkab Sidoarjo melalui Dinas tenaga kerja juga sedang menggalakkan berbagai kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat. Pelatihan dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat mandiri.
“Pelatihan Barista, pijat SPA, tukang cukur rambut, pembuatan kue, bengkel, rias pengantin sudah gencar dilakukan di setiap kecamatan, dan para peserta juga diberikan modal dasar dan peralatan,”ucapnya.
Karena itulah Bupati Muhdlor menekankan, sinergitas dan guyub antara warga dengan desa harus tetap dijaga agar apabila ada permasalahan ataupun ada warga yang hidupnya masih pra sejahtera, pihak desa dapat mengetahui dan segera mengambil kebijakan.
“Jika ada warga yang mengetahui warga lainnya yang lebih membutuhkan tetapi tidak dapat bantuan, segera laporkan ke Kepala Desa ataupun instansi terkait agar semuanya yang membutuhkan sama-sama merasakan bantuan,” tutupnya.
Terpisah, Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi menyampaikan, Pemkab Sidoarjo bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pra sejahtera. Pemkab Sidoarjo telah memberikan bantuan bedah rumah kepada warga yang rumahnya tidak layak huni (RTLH). Sudah puluhan rumah warga yang tidak layak huni direnovasi.
“Bantuan senilai Rp 20 juta diberikan Pemkab Sidoarjo untuk renovasi rumah warga yang tidak layak huni,”ucapnya Wabup saat meninjau salah satu rumah warga yang mendapatkan program bedah rumah di Dusun Bengok, Desa Cangkring, Kecamatan Krembung.
Wakil Bupati menekankan antara pemerintah desa, Kecamatan dan kabupaten harus bersinergi dan bahu membahu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepekaan sosial dari semua elemen masyarakat dalam membantu masyarakat yang masih dibawah garis sejahtera harus terus diasah. Perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk pengentasan dan penanggulan kemiskinan.
“Minimal melalui swadaya tenaga ataupun bentuk lainnya. Tujuannya adalah untuk mempererat gotong royong dan guyub rukun antar warga masyarakat,”ujarnya.
Berdasarkan laporan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto tahun 2022 presentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen. Sementara berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang.
Menurut Andjar, dari data tersebut masih ada terdapat 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. “Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo,” Kata Andjar.
Menurut Andjar, program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo antara lain bantuan untuk siswa dan mahasiswa keluarga miskin, bantuan rehabilitasi sanitasi dan rumah tidak layak huni, bantuan makanan gratis bagi lansia dan disabilitas berat, bantuan pangan non tunai, dan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Intinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan sebagai program prioritas Pemerintah Pusat,” ungkap Andjar.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan menyampaikan program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan gencar dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bedah rumah, Beasiswa pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan lainnya. Untuk mendukung program tersebut dibutuhkan data yang jelas dari penerima bantuan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Institusi pengelola program bantuan harus kuat dalam menyajikan data terbaru dan terus melakukan pemetaan.
“Pemerintah Kabupaten bersama dengan OPD tidak boleh lemah dalam memutakhirkan data penerima bantuan, agar tepat sasaran,”tegasnya.
Senada dikatakan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan selalu melakukan monitoring dan terus melakukan pembaharuan data kondisi tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah dapat dengan cepat menindaklanjuti data tersebut dan tepat sasaran.
“Prinsipnya pemerintah bertanggung jawab dengan kesejahteraan masyarakatnya,”ucapnya.
Dijelaskannya, stakeholder yang terkait dengan program bantuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sudah bagus, dan harus terus ditingkatkan agar tingkat kemiskinan terus menurun.
“Jalinan kerjasama antar OPD telah terbentuk, inovasi untuk menggandeng pihak swasta dalam memanfaatkan CSRnya bisa dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan merata,”tandasnya.
Sementara itu, dari data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2022 mencapai 125,69 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 11,46 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 137,15 ribu jiwa.. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut tentunya tidak lepas dari program-program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan stakeholder di kabupaten sidoarjo. (ADV/cles)