(Sidoarjoterkini)- Untuk meminimalisir permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sidoarjo membuka posko pengaduan. Hal ini dilakukan agar tidak ada perusahaan nakal.
Kabid Hubungan Industrial Joko Sayono mengatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim soal pemberian THR yang harus diberikan kepada pekerja H-7 lebaran. “Jika ada perusahaan yang tidak memberi THR, silahkan laporkan ke posko di kantor kami,” ujarnya.
Dinsosnakertrans sudah mensosialisasikan SE Gubernur kepada seluruh pengusaha di Sidoarjo. THR yang harus diberikan H-7 lebaran itu merupakan kewajiban perusahaan.
Dalam aturan itu disebutkan bagi pekerja yang sudah bekerja lebih 1 tahun maka berhak mendapat THR 1 bulan gaji. Sedangkan yang masa kerjanya dibawah 1 tahun maka gajinya akan dikurangi tergantung dari masa kerjanya.
Joko Sayono mengaku sejauh ini masih belum ada kendala. Demikian pula tahun lalu tidak ada laporan pengaduan sama sekali. Membuktikan pengusaha Sidoarjo tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan.
Bagi pengusaha yang melanggar SE Gubernur, akan diproses hukum ketenagaakerjaan yang ancamannya denda uang. “Hukum pekerja menganut lex specialis. Pelanggaran masalah THR tentu akan diselesaikan sesuai undang-undang perburuhan,” tandas Joko Sayono. (st-12)