(SIDOARJOterkini) – Komisi A DPRD Sidoarjo siap mengawal kesejahteraan perangkat desa di Sidoarjo. Salah satunya melalui bentuk tunjangan yang diberikan ke Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), RT dan RW.
Tunjangan tersebut diharapkan memberikan semangat perangkat desa dalam memajukan kawasannya. Kinerja kepala desa di Kota Delta harus dibantu dengan kemampuan perangkat desa yang mumpuni. “Kesejahteraan perangkat desa akan kita perjuangkan,” kata anggota Komisi A Kusman.
Dia mengungkapkan, Komisi A sudah berhasil memperjuangkan penambahan tunjangan BPD sesuai dengan SK pertama senilai Rp 900 ribu. Selanjutnya, dalam pengelolaannya, tergantung desa masing-masing karena tiap desa tidak sama kebutuhannya. “Dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan kepala desa masing masing,” ujarnya.
Menurut dia, tunjangan BPD bisa menyemangati untuk tutut serta memajukan desanya masing-masing. Apalagi saat ini desa juga digerojok anggaran dari pusat yang diharapkan meningkatkan infrastruktur desa. “BPD memiliki peran untuk membantu kades,” ucapnya.
Sedangkan tunjangan untuk RT dan RW juga akan dikawal agar bisa diterima dengan baik. Namun, mekanisme penerimaan saat ini sedang dibahas. Melalui transfer ke APBDes atau ke rekening masing-masing.
Kusman menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo terkait tindak lanjut dari tunjangan BPD, RT dan RW. “Akan segera kita rapatkan karena kebutuhan tunjangan itu sangat dibutuhkan,” terangnya.
Ketua Komisi A Taufiqulbar mengatakan, Komisi A sudah memperjuangkan tunjangan BPD dan perangkat desa lain selayak-layaknya. Misalnya tunjangan BPD yang sudah dikembalikan sesuai awal. “Sempat protes tapi sudah kita kawal dengan baik,” katanya.
Sama halnya dengan tunjangan RT dan RW di Sidoarjo. Jumlah RT dan RW juga harus dipastikan agar tunjangan tersebut bisa diterima dengan baik. Kinerja RT dan RW untuk bersinergi dengan desa sangat dibutuhkan. “Harus kompak perangkat desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa,” tegasnya.
Dia menambahkan, kenaikan tunjangan bagi RT dan RW juga akan dikawal dengan baik. Komisi A yang salah satunya mengurusi tentang pemerintahan siap menampung aspirasi masyarakat terutama perangkat desa di Sidoarjo. “Kami ingin sinergi pemerintah desa dan kabupaten untuk mengawal pembangunan,” pungkasnya. (adv/st12)