(SIDOARJOterkini)- Jika nantinya Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT), dewan minta agar saham pemkab harus diatas 90 persen. Dengan demikian, Aneka Usaha akan tetap milik Pemkab sebagai pemegang kendali.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT DPRD Sidoarjo, Isa Hasanudin mengatakan, dua hal yang harus dilakukan adalah, ssham mayoritas atau diatas 90 persen milik pemkab. Selain itu Aneka Usaha harus mempunya bisnis plant yang jelass setelah menjadi PT. “Bisnis plant Aneka Usaha harus jelas, perlu dipaparkan agar pansus tau apa yang akan dilakukan setelah menjadi PT,” pintanya.
Isa Hasanudin menekankan, jangan sampai setelah Aneka Usaha menjadi PT, ternyata tidak lebih menguntungkan. Jika tidak ada bisnis plant yang jelas, pihaknya akan menolak perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT.
Saat ini, dalam draft yang diajukan, kepemilikan saham di PT Aneka Usaha nantinya 51 persen dimilik Pemkab dan sisanya dimiliki swasta. Kepemilikan saham pemkab harus ditambah diatas 90 persen.
Politisi PKB tersebut mencontohkan, untuk Bank Delta Artha ketika berubah menjadi PT, awalnya saham 90 persen dimiliki Pemkab Sidoarjo. Kemudian, direvisi lagi menjadi 95 persen milik Pemkab Sidoarjo
Menurut Isa, dengan mayoritas saham milik pemkab seperti Delta Artha, akan menjawab ketakukan berbagai pihak yang khawatir Aneka Usaha akan dikuasai swasta. “Sudah semestinya saham mayoritas Aneka Usaha itu milik Pemkab, kalau bisa 95 persen,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo ini.
Isa mengakui, selama ini yang dipaparkan pihak Aneka Usaha terkait bisnis plant hanya sekilas saja. Dan, ternyata bidang usaha yang sudah dilakukan, yakni Delta Grafika dibidang percetakan, Delta Property dibidang property dan Aneka Gas, dibidang gas.
Sedangkan yang diingikan pansus, pihak Aneka Usaha bisa memaparkan rencana usaha-usaha lain, maupun keuntungan yang bakal diraih. “Sebenarnya banyak jika Aneka Usaha ingin mengembangkan usahanya,” jelas Isa.
Dia mencontohkan, Aneka Usaha sebagai BUMD milik Pemkab Sidoarjo bisa mengelola aset milik pemkab, seperti GOR Delta dan aset lainnya. Isa yakin jika aset pemkab dikelola dengan profesional akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.
Sebelumnya, mayoritas Fraksi di DPRD Sidoarjo minta agar perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT harus dipertimbangkan lagi. Bahkan, Fraksi PDIP terang-terangan menolak pembentukan PT Aneka Usaha.
Salah satu alasannya, khawatir nantinya akan dikuasai swasta. Padahal, keberadaan PD Aneka Usaha salah satunya mengelola gas dari Lapindo Brantas Inc yang merupakan bagi hasil gas untuk pemkab.
Juru bicara Fraksi PDIP, Sudjalil mengatakan ada beberapa pertimbangan kenapa fraksinya menolak pembentukan PT Aneka Usaha. Selama ini PD Aneka Usaha tidak sehat, walaupun sudah diberi kewenangan dalam mengelola gas dari Lapindo, tapi belum bisa memenuhi target pendapatan yang sudah ditetapkan.
Selain itu, jika Aneka Usaha menjadi PT, maka Pemkab Sidoarjo tidak punya kewenangan penuh dalam kebijakan maupun pengelolaannya. “Kami minta managemennya diperbaiki, agar Aneka Usaha bisa lebih baik lagi,” tandas Sudjalil yang juga anggota Pansus Raperda PT Aneka Usaha.
Bukan hanya itu, Fraksi PDIP juga minta agar bupati tidak mengangkat direktur PD Aneka Usaha yang mempunyai usaha dibidang yang sama dengan dengan Aneka Usaha. Jika hal ini terjadi, maka dirut akan lebih mengutamakan usahanya daripada Aneka Usaha.
Jika Aneka Usaha dinahkodai orang yang mumpuni, lanjut Sudjalil, pihaknya optimis akan lebih baik lagi. Pemkab bisa menambah modal usaha agar bisa digunakan untuk mengembangkan usaha.
Demikian pula dengan anggota Komisi B Agil Effendy, dia berharap agar Aneka Usaha bisa mengelola usaha dengan baik. Dalam hal ini ada bisnis yang memang merupakan kompensasi untuk pemkab.
Agil mencontohkan, untuk gas, Aneka Usaha harus bisa mengelola sendiri, bukan hanya menjadi broker. Dengan dibentuknya PT ini, pengelolaan gas dari Lapindo itu harus lebih menguntungkan.
Bukan hanya gas, Aneka Usaha bisa mengelola aset lainnya milik pemkab dengan sistem sewa. Namun, Agil meminta jika berubah menjadi PT harus lebih profesional. “Selama ini saya melihat Aneka Usaha ini belum bisa menjalankan usaha yang bisa menyumbang pendapatan lebih untuk pemkab,” tandas politisi Demokrat ini. (st-12)