SIDOARJO- DPRD Sidoarjo diminta memperketat absensi melalui Tata Tertib (Tatib). Hal ini untuk mencegah sering bolosnya anggota dewan.
Belajar dari pengalaman dewan periode sebelumnya, absensi anggota dewan cenderung longgar. Imbasnya, banyak anggota dewan yang bolos tidak terdeteksi.
Bahkan, ada anggota dewan yang bolos berbulan-bulan tidak ada tindakan tegas. “Sudah seharusnya absensi anggota dewan diperketat. Untuk itu absensi harus diperketat melalui Tatib dewan,” ujar anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, H. Kusman.
Untuk itu, Kusman berharap agar ketika sudah terbentuk panitia khusus (Pansus) Tatib, absensi dewan harus dipertegas. Artinya, anggota dewan harus absen saat ngantor.
Kusman mengakui jika dewan periode 2009-2014, absensi terlalu longgar. Bisa dikatakan, setiap anggota dewan ngantor tidak pernah absen. Kecuali ketika rapat paripurna baru diberlakukan absensi.
Bukan hanya absensi, pembahasan anggaran untuk Sekretariat Dewan juga disorot. Pasalnya, selama ini anggaran Setwan hanya dibahas oleh pimpinan dewan.
Padahal, sesuai tugas pokok dan fungsinya, anggaran Setwan harusnya dibahas oleh Komisi A. “Selama ini pembahasan anggaran Setwan hanya di level pimpinan. Jadi kita berharap dewan kali ini, pembahasan anggaran setwan dikembalikan ke Komisi A,” tandas Kusman yang saat DPRD Sidoarjo periode 2009-2014 bergabung di Komisi A..
Hal senada juga diungkapkan anggota dewan dari Partai Golkar, Warih Andono. Menurutnya, sudah seharusnya absensi dewan diperketat agar ada kontrol terhadap anggota dewan yang bolos.
Untuk itulah, jika nantinya anggota dewan dari Golkar yang masuk Pansus Tatib akan memperjuangkan absensi. “Termasuk pembahasan anggaran Setwan, pembahasannya harus dikembalikan ke Komisi A,” ujar Warih.
Politisi yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo tersebut menambahkan, dalam waktu dekat dewan akan membahas Tatib. Setelah itu baru membahas alat kelengkapan dewan.
Belajar dari dewan daerah lain, masalah absensi kehadiran dipertegas dalam Tatib. Kini tinggal semangat anggota dewan Sidoarjo apakah mau memperketat absensi. “Saya kira absensi harus diperketat, sehingga anggota dewan yang sering bolos mendapat sanksi tegas,” pungkas Warih Andono yang sebelumnya juga tergabung dalam Komisi A DPRD Sidoarjo periode 2009-2014. (st-12)