SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Dewan Akhirnya Sepakat Pembangunan Kantor Pemerintah Yang Representatif

 

(SIDOARJOterkini) – Rencana pembangunan Gedung Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah disetujui tim Badan Penganggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

 

Dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada (19/8), pembangunan gedung pemerintah kabupaten Sidoarjo itu tidak lagi menggunanakan istilah Gedung Terpadu.

 

Melainkan berganti nama menjadi Gedung pemerintah yang representatif. Hal ini mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, rencana gedung tersebut tidak lagi 17 lantai. Tapi hanya 7 lantai.

BACA JUGA :  Truk Tabrak Motor di Jalan Sidorejo Krian, Pengendara Luka Serius
Ketua DPRD Sidoarjo H Usman

Rizza Ali Faizin sebagai juru bicara Badan Anggaran mengatakan DPRD Sidoarjo setuju dengan adanya Pembangunan Kantor Pemerintah yang representatif.

 

“Dengan catatan, harus diadakan rapat yang lebih detail dengan komisi yang membidangi. Termasuk rasionalisasi anggarannya,” Katanya saat menyampaikan rekomendasi DPRD Sidoarjo.

BACA JUGA :  Pengenalan PSIAP dan Dukung ZI-WBBM, Kanwil DJP Jawa Timur II Adakan Media Gathering
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan.

H. Usman Ketua DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa pembangunan kantor pemerintah yang representatif itu ditargetkan selesai pada tahun depan.

 

“Hari ini, mulai dibahas dalam perencanaannya terlebih dahulu. Dan awal tahun 2021 sudah dapat dikerjakan fisiknya,” Katanya.

 

Hal serupa juga disampaikan Kayan, Wakil Ketua II DPRD Sidoarjo. Menurutnya Banggar sudah sepakat dengan adanya pembangunan tersebut.

BACA JUGA :  Pemkab Sidoarjo Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Keagamaan Kuota 2.000 Penerima

Tapi nantinya masih perlu ada pembahasan lebih lanjut dalam PAK.

 

“Kami sepakat tapi masih harus ada rasionalisasinya terlebih dahulu masalah angkanya,” jelas Kayan.

Jubir Banggar DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin

“Biaya konsultannya saja baru kita masukkan dalam pembahasan PAK. Biaya perencanaan gedung untuk pembangunannya di 2021,” ujarnya saat ditemui usai Rapat Paripurna pada beberapa waktu yang lalu. (pung/adv)