SIDOARJO TERKINI
Indeks Pendidikan & Kesehatan

Data Gakin Tak Valid, Pemkab Terjunkan 750 Pencacah Jiwa

image

Tim pengatasan kemiskinan pemkab sidoarjo memberi pengarahan kepada petugas pencacah gakin

(SIDOARJOterkini)-Pemkab akhirnya akan membuat database sendiri terkait jumlah keluarga miskin (gakin) di Sidoarjo. Pasalnya, data gakin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat.

Untuk mendata gakin sampai ke pelosok desa, pemkab mengerahkan 750 petugas pencacah jiwa. Pencacah ini nantinya yang akan akan menjadi ujung tombak untuk mendata gakin.

Sensus terhadap warga miskin akan dilakukan oleh petugas pencacah. Yakni Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) serta sub PPKBD itu juga untuk memutakhirkan data.

Mereka akan mengumpulkan data terkait jumlah pasti masyarakat miskin Sidoarjo yang ada.  Tetapi sebelumnya,  Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD) diberikan kepada petugas pencacah tersebut yang digelar dk Convention Hall Suncity, Selasa (7/4/2014).

Kepala Badan Perencanaan Pembanguan  Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Sulaksono, yang membuka Bimtek mengatakan pemutakhiran DKD penting dilakukan. Data yang valid atau data yang benar-benar sesuai dengan kondisi dilapangan akab diperoleh melalui sensus yang akan dilakukan.

BACA JUGA :  Pertamina dan PGN SOR III Pastikan Ketersediaan Gas Bumi dan Kesiapan Satgas RAFI 2024

Sulaksono menjelaskan, data kemiskinan selama ini masih dianggapnya kurang valid. Pada pelaksanaannya, masih ada masyarakat miskin yang tidak merasakan program perlindungan sosial.

Seperti pemberian Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM) maupun pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin/Raskin. Untuk itu melalui DKD kali ini, diharapkan program perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin yang memang benar-benar miskin. “Kita berharap program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dapat cepat terwujud,” ujar Sulaksono.

Kepala Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo, Indrati mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih dibawah nasional maupun Propinsi Jawa Timur.

Data tersebut diperoleh dari BPS untuk angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013. Yakni menunjukkan posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo terhadap nasional dan Jawa Timur sebesar 6,69%. Sedangkan nasional sendiri sebesar 11,475 dan Jawa Timur sebesar 12,73%.

BACA JUGA :  Pengenalan PSIAP dan Dukung ZI-WBBM, Kanwil DJP Jawa Timur II Adakan Media Gathering

Tahun 2006, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 11,81% turun menjadi 6,69% ditahun 2013. Namun penurunannya sempat tersendat ditahun 2009 dan 2012.

Ditahun 2009, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo naik menjadi 7,45 ditahun 2010. Sedangkan ditahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,42 naik menjadi 6,69% ditahun 2013.

Sama halnya dengan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo. Dari tahun 2008 sampai tahun 2013, TPT  di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan.

Sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dibagi menjadi empat prioritas. Prioritas pertama dilakukan di 8 kecamatan yakni Kecamatan Jabon, Tarik, Krembung, Balongbendo, Wonoayu, Tulangan, Porong dan Kecamatan Prambon.

Sedangkan prioritas kedua diarahkan ke Kecamatan Krian dan untuk prioritas ketiga diarahkan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukodono, Buduran dan Gedangan. Untuk prioritas keempat terdapat pada Kecamatan Candi, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Taman dan Kecamatan Sedati.

BACA JUGA :  WS Danramil 0816/02 Candi Hadiri Pelantikan Perangkat Desa Kedungkendo

Petugas pencacah akan melakukan penjaringan RTS serta individu sasaran. Indikatornya adalah penduduk kategori miskin Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP Sidoarjo.

Indikator lainnya adalah masyarakat miskin diluar kepersertaan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta diluar kepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan Raskin APBN.

Saat ini Gakin yang masuk database dan belum terdaftar sebagai PBI BPJS sekitar 81 ribu jiwa. Namun, jumlah itu masih bisa bertambah karena untuk pengguna SKTM belum bisa dipastikan.

Sedangkan Gakin yang saat sudah tercover PBI BPJS sebanyak 419000 jiwa. Mereka selama ini sudah tercover jamkesmas yang didanai pemerintah pusat. (st-12)