SIDOARJO – Data Desa Presisi/DDP yang berbasis webgis dikenalkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri R.I Dr. Akmal Malik M.Si kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP dan seluruh pejabat Sidoarjo, Kamis kemarin (30/3).
Dalam kunjungan kerjanya, Akmal Malik sampaikan penggunaan DDP bagi kemajuan tata kelola pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan dalam forum dialog tata kelola pemerintah daerah berbasis data desa presisi sebagai upaya reformasi birokrasi yang nyata yang digelar di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Dirjen Otoda Kemendagri R.I Akmal Malik menyampaikan data menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Oleh karenanya betapa pentingnya data bagi tata kelola pemerintahan. Data yang ada harus benar-benar akurat. Bila tidak, akan menjadi persoalan bagi pimpinan daerah dalam mengeluarkan kebijakan. Dipastikannya kebijakan itu akan salah sasaran karena berasal dari data yang salah.
“Sebuah kebijakan yang baik harus berasal dari data yang baik, ketika datanya tidak akurat, kita pastikan kebijakan itu tidak akurat,”ujarnya.
Akmal Malik mengatakan Data Desa Presisi akan menjawab kebutuhan data yang akurat. Tidak hanya akurat, DDP akan menyuguhkan data yang lengkap. Banyak aspek yang diukur dalam DDP. Mulai dari informasi kependudukan, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan masyarakat. DDP sendiri diperoleh dengan menggunakan konsep dan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM). Dengan begitu data penduduk by nama by address dan by koordinat akan diketahui jelas.
“DDP memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa semisal perguruan tinggi dengan dengan biaya yang relatif murah,”ujarnya.
Akmal Malik yang saat ini juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat itu mengatakan DDP telah digunakannya di Provinsi Sulawesi Barat. Ia gandeng IPB (Insitut Pertanian Bogor) sebagai perancang DDP untuk membantunya. Ia juga rekrut warga dusun untuk melakukan sensus. Bahkan anak muda di sana direkrutnya untuk menerbangkan drone dalam memetakan kondisi wilayah. Setelah data itu terkumpul, para enumerator atau petugas sensus dari warga dusun itu sendiri dimintanya untuk memastikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah desa.
“Kalau semua daerah menerapkan begini (DDP), saya pastikan kebijakan-kebijakan , saya pastikan anggaran yang digunakan akan tepat sasaran,”ucapnya.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor sendiri juga senada dengan apa yang dikatakan Dirjen Otoda Kemendagri R.I Akmal Malik. Dikatakannya semakin detail data yang dimiliki, semakin mudah permasalahan dipecahkan. Dengan peta yang baik, ia yakin akan lebih mudah mengeksekusi program dengan tepat sasaran. Oleh karenanya ia menyambut baik keberadaan DDP seperti ini.
“Ini mungkin menjadi salah satu instrumen yang harus kita punya, instrumen dimana peta masyarakat, kondisi masyarakat baik secara ekonomi maupun kependudukan dapat kita ketahui dengan jelas sehingga intervensi kabupaten dapat cepat dan merata,”sampainya. (cles)