(SIDOARJOTERKINI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo membentuk dua panitia khusus untuk membahas tentang perubahan status Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU) dan BPR Delta Artha. Serta juga Raperda pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menjelaskan perubahan perusahaan daerah menjadi perseroda untuk menyesuaikan regulasi. Dengan perubahan diharapkan dapat meningkatkan daya saing, flekibiltas usaha serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi.
“Jadi BUMD ini dapat memberikan keuntungan ekonomi serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan usaha tersebut,” Kata Ahmad Muhdlor saat memberikan nota penjelasan dihadapan anggota DPRD Sidoarjo dalam sidang paripuran, Sabtu 13 Maret 2021.
Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa keberadaan perusahaan umum daerah di prioritaskan dalam kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
“Kalau diliat dari jenis usaha dari PD AU yakni di bidang properti, percetakan dan bidang migas. Tentu kurang tepat apabilan menggunakan perumda. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemda untuk mengajukan perubahan PD AU menjadi PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda),” tegasnya
Dalam upaya menyelesaikan tiga Raperda tersebut DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk dua Panitia Khusus(Pansus). Pansus yang pertama yaitu membahasa Raperda PT. BPR Delta Artha (Perseroda) dan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Usaha menajadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) yang di ketua oleh Dhamroni Chudlori dari Fraksi PKB, dan Wakil Ketua Tarkit Erdianto dari Fraksi PDI Perjuangan
Sedangkan Pansus tentang Raperda pengelolaan Sampah dan retribusi pelayanan persampahan diketuai oleh H. Haris dari Fraksi PAN dan Wakil Ketua Ahmad Muzayyin dari Fraksi PKB.(pung/cles)