SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan

BPN Sidoarjo Mengeluh ke Dewan, Butuh Anggaran Program PTSL

 

Pengukuhan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi dan satuan tugas PTSL Tahun Anggaran 2021 (Instagram/knthkabsidoarjo)

(SIDOARJOterkini) – Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sidoarjo. Namun untuk menyukseskan program tersebut tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Kemarin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo. Salah satu pembahasannya ialah kebutuhan dana untuk program PTSL. BPN berniat mengajukan dana hibah.

“Kami dari Komisi A sebenarnya sangat mendukung PTSL. Hanya saja kalau pengajuan dana hibah harus mengacu pada aturan yang ada. Tidak bisa langsung sekarang juga,” Kata Warih Andono Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo saat dikonfirmasi, Selasa 16 Februari 2020.

BACA JUGA :  Sebuah Motor Raib Digondol Maling, Saat Pemiliknya Halal Bihalal di Balonggabus Candi

Warih menjelaskan, untuk mendapatkan dana hibah, salah satu syaratnya ialah pengajuan proposal dana hibah harus diajukan satu tahun sebelumnya.

“Kalau mengajukan sekarang, ya kemungkinan pembahasannya di APBD 2022,,” ucapnya.
dalam aturan pengajuan dana hibah salah satunya ialah, proposal

Komisis A, lanjut Warih, sejatinya sangat mendukung sertifikasi tanah ataupun sejumlah aset yang ada di Sidoarjo. Selain untuk administratif, hal itu juga untuk memperlancar dan mengamankan sejumlah aset yang dimiliki Sidoarjo.

BACA JUGA :  Babinsa Koramil 0816/07 Krembung Bersinergi dengan Polsek dalam Pengamanan Arus Balik Idul Fitri 1445 H

Seperti yang diberitakan sebelumnya, masalah sertifikasi aset masih menjadi momok di Sidoarjo. Ribuan tanah aset Pemkab Sidoarjo sampai hari ini juga belum tersertifikasi. Padahal target dari Kanwil BPN seluruh aset milik pemkot/kab telah tersertifikasi di tahun 2023.

Untuk mempercepat program sertifikasi aset, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono juga sempat berkunjung ke BPN Sidoarjo. Tujuanya untuk menjalin kemitraan agar program sertifikasi itu bisa cepat tuntas.

BACA JUGA :  Anggota Koramil 0816/11 Tark Laksanakan Pengamanan di Pos Pam Lebaran Simpang 4 Balongbendo

Pemkab juga bakal mensuport untuk percepatan program itu. Mulai dari pendanaan proses pendataan, peralatan ukur, hingga komputerisasi. Termasuk pendanaan program sertifikasi yang juga perlu dirundingkan dengan DPRD.

Di tahun 2021 ini BPN bersama Pemkab Sidoarjo mentargetkan sertifikasi sebanyak kurang lebih 600 tanah aset Pemkab Sidoarjo. Apabila tidak ada kendala, BPN optimis di tahun 2023, seluruh tanah aset Pemkab Sidoarjo telah tersertifikasi.(pung/cles)