Padahal, sebelumnya Fraksi PKB paling berhasrat agar anggaran mobil kades itu dimasukkan dalam KUA PPAS 2016, meskipun program itu tidak masuk musrenbang dsn tidak ada landasan hukumnya. Pengadaan mobil untuk sebanyak 353 kades dan lurah itu diperkirakan bakal menelan anggaran Rp 72 miliar.
Ketua FPAN DPRD Sidoarjo Bangun Winarso membenarkan tidak tercantumnya anggaran mobdin Kades di KUA PPAS APBD 2016. Rencana pengadaan mobdin itu sudah ditolak oleh Banggar maupun Timgar,
Dengan demikian, alokasinya juga tidak akan terpampang dalam draft APBD 2016 mendatang. “Yang jelas, Banggar dan Timgar sudah menolak pengadaan mobdin Kades. Tapi untuk kepastiannya menunggu rapat paripurna yang akan digelar dalam beberapa hari lagi,” ujar Bangun Winarso, Rabu (28/10/2015)
Politisi yang juga anggota Badan Anggaran ini menjelaskan, penolakan mobil kades itu bukan hanya dari kalangan dewan. Namun, dari tim anggaran Pemkab Sidoarjo yang diketuai Sekda Vino Rudy Muntiawan juga menolak memasukkan dalam KUA PPAS 2016.
Meskipun dipaksakan untuk dianggarkan, lanjut Bangun Winarso, nantinya bakal tidak terserap karena tidak ada payung hukumnya. Akhirnya, anggaran Rp 72 miliar itu menjadi mubadzir, daripada demikian lebih baik dialokasikan untuk pendidikan. “Kami lebih setuju pendidikan gratis dulu yang diprioritaskan,” tandasnya. (st-12)