(SIDOARJOterkini) – Komisi D DPRD Sidoarjo berkomitmen untuk mengawal kelancaran proses pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya pemenuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di SD maupun SMP. Dengan adanya tambahan RKB setiap tahunnya maka mutu pendidikan di Kota Delta diharapkan akan terus meningkat.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, saat ini fokus pemenuhan RKB sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Salah satunya pemenuhan RKB di tingkat SD yang kebutuhannya mencapai sekitar 110 RKB pada tahun 2019. “Kami ingin permasalahan RKB terpenuhi pada tiga tahun ke depan,” katanya.
Bangun mengungkapkan, Komisi D telah menyetujui penggunaan anggaran Rp 31 miliar untuk realiasi RKB dan rehab gedung sekolah. Rinciannya, Rp 30 miliar untuk RKB dan sisanya untuk kebutuhan rehab. Karena itu dengan alokasi anggaran RKB yang banyak, maka kebutuhan ruang kelas yang minim di SD bisa terpenuhi dengan cepat. “Kami ingin tidak ada lagi sekolah yang masuk siang maupun sore,” terangnya.
Menurutnya, pada tahun anggaran sebelumnya, Dispendikbud sudah digelontorkan anggaran untuk rehab yang per tahunnya mencapai Rp 60 miliar. Kebutuhan tersebut untuk memenuhi rehab ringan, sedang dan berat. “Karena sudah banyak yang direhab maka kita ganti fokus ke RKB,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari data yang diterima Komisi D total ada sekitar 500 RKB yang dibutuhkan selama jangka waktu tiga tahun ke depan. Karena itu secara bertahap pemenuhan RKB itu harus dilaksanakan. Sekolah khususnya SD bisa mendapatkan bangunan kelas yang layak untuk menampung pagu siswa setiap tahunnya. ”Kami ingin pelayanan pendidikan di Sidoarjo terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dengan pemenuhan RKB, imbuhnya, tidak ada lagi alasan dari sekolah untuk menarik biaya investasi maupun sukarela dari orang tua siswa. Sekolah gratis yang ingin diwujudkan di Sidoarjo harus terpenuhi dengan baik.
Ketua Komisi D Usman mendukung pemenuhan RKB di sekolah Sidoarjo terutama untuk SD. Dengan tidak adanya siswa masuk siang maupun sore, seluruh siswa bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Namun, nantinya juga harus ditunjang dengan ketersediaan guru di masing-masing sekolah. “Kualitas bangunan RKB juga harus baik dan kami akan kawal terus,” katanya.
Nantinya, realiasi pemenuhan RKB di 2019 akan dikawal dengan cermat oleh Komisi D. Harapannya, pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Sekolah yang layak mendapatkan RKB juga harus didata dengan baik. Sekolah yang sudah terpenuhi ruang kelasnya sesuai pagu siswa diharapkan tidak ditambah RKB-nya.
Usman menegaskan, Komisi D optimis jika pelaksanaan pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik selama pemenuhan kebutuhan infrastrukturnya terjamin. RKB dan masalah rehab setiap tahunnya juga harus didata dengan baik oleh Dispendikbud agar semua sekolah negeri bisa mendapatkan fasilitas yang sama. (adv/st12)