(SIDOARJOterkini) – Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) di moda tranportasi angkutan umum sejatinya tidak diatur dalam aturan kampanye pilkada 2020. Hanya saja kalau dilihat dari etika, estetika dan keindahan kota sangat tidak pantas.
Sehingga pada 27 Oktober lalu, Bawaslu Sidoarjo bersama dengan tim kampanye paslon sudah membuat kesepakatan bersama, bahwa branding mobil tidak dapat digunakan pada mobil umum/angkot.
Menurut Haidar Munjid Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menuturkan, pada awal bulan november pihaknya bersama jajarran Panwascam sudah melakukan penertipan APK yang menyalahi aturan, termasuk gambar paslon yang terpasang di angkutan umum atau angkot.
“Hanya saja pada saat penertiban banyak angkot yang terpasang APK tidak beropersi, sehingga itu yang menjadi kesulitan kami,” Katanya saat dikonfirmasi sidoarjoterkini.com. Kamis 19 November 2020.
Dalam upaya menertibakan gambar paslon di angkutan umum, Haidar akan melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Apakah ada aturan tegas larangan menggunakan angkutan sebagai media kampanye. “Dalam waktu dekat kami akan berkordinasi dengan Dishub,” jelasnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, M. Bahrul Amig menyampaikan bahwa, sampai saat ini, pihaknya belum menemukan aturan yang tegas terkait larangan penggunaan angkutan umum sebagai media kampanye.
“secara regulasi kami masih belum menemukan larangan tersebut, sehingga kami tidak dapat melakukan tindakan apapun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahrul Amig berharap ada ketegasan dari Bawaslu untuk memberikan teguran atau tindakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat itu. Karena memang angkutan umum ini termasuk fasiltas umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“ya itukan sudah jelas di kesepakatan bersama tidak boleh. Kalau dari pihak kami, jika ada angkot yang masuk di tempat uji KIR dan ada stikernya itu sudah pasti kami suruh balik. Karena lokasi itu merupakan kantor pemerintahan. Tapi lagi-lagi, untuk penindakannya, ya Bawaslu,” pungkasnya. (pung/cles)