(SIDOARJOterkini) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kominfo Republik Indonesia mengadakan MoU tentang pengawasan konten kampanye di internet pada Pilkada 2020.
Pilkada di tengah pandemi memang membuat kampanye tatap muka dibatasi. Untuk itu banyak paslon yang menggunakan media internet untuk sebagai media sosialisasi atau kampanye.
Melihat fenomena tersebut, Haidar Munjid Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan beberapa langkah.
salah satunya dengan bekerjasama dengan tim cyber Polresta Sidoarjo dalam mengawasi konten kampanye yang bermuatan, isu sara, Hoax dan lainnya.
“Kalau ada narasi kampanye bermuatan sara, hoax dan juga isu-isu yang dapat menganggu ketertiban umum, maka akun tersebut dapat di takedown,” Kata Haidar Munjid saat ditemui di Kantornya, Selasa 1 September 2020.
Haidar menambahkan, pasangan calon bupati dan wakil bupati sidoarjo dalam melaksanakan kampanye di medsos sudah ada aturannya tersendiri.
Salah satunya adalah akun yang akan dijadikan media kampanye harus sudah terdaftar di KPU Sidoarjo.
“Jumlahnya kurang lebih, 5 akun setiap platform media sosial,” jelasnya.
Bagaimana nanti kalau ada akun buzzer dari luar sidoarjo.
Mantan Aktivis PMII itu menjelaskan, kalau ada akun yang melakukan pelanggaran kampanye di media sosial dari daerah lain itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur.
“Kalau ada IP address dari luar sidoarjo, nanti kami serahkan pada Gakkumdu Jatim,” ungkapnya.
Haidar juga menghimbau kepada semua masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial.
Pihaknya juga berharap Dinas Kominfo Sidoarjo juga melakukan patroli cyber di media internet.
“Kami berharap semua stake holder dapat bekerja sama untuk menyukseskan pilkada ini,” pungkasnya.(pung/cles)