SIDOARJOterkini – Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada proyek pembangunan Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro, Jumat (5/12/2025). Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan serta mencocokkan progres pembangunan dengan jadwal kontrak yang akan segera berakhir.
Dalam peninjauannya, Subandi memeriksa sejumlah titik konstruksi dan menemukan berbagai ketidaksesuaian. Mulai dari kualitas pengecoran yang dinilai belum memenuhi standar, penggunaan material tidak layak, hingga lemahnya pengawasan dari konsultan proyek.
“Saya sebagai pimpinan daerah merasa kurang puas. Beton itu perlu penyangga yang benar, dan tripleks tidak boleh dipakai dua kali. Tapi yang saya lihat, tripleks bekas masih digunakan. Banyak cor-coran yang masih mentah,” tegas Subandi.
Bupati juga mempertanyakan laporan deviasi progres yang disampaikan pelaksana proyek. Menurutnya, angka deviasi -8 persen yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau melihat kenyataannya yang ndak karu-karuan, itu tidak mungkin. Dalam agenda kita itu deviasinya -23 persen, sementara waktu tinggal sekitar 15 hari,” ujarnya keras.
Subandi menegaskan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD R.T. Notopuro dan konsultan pengawas memperketat pengawasan serta memastikan seluruh pekerjaan sesuai RAB. Pemkab Sidoarjo, kata dia, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada kontraktor yang tidak profesional.
“Kalau nanti tidak selesai, ya blacklist dan harus diberikan nilai merah,” tandasnya.
Direktur RSUD R.T. Notopuro, dr. Atok Irawan, menjelaskan bahwa pembangunan Double Deck Parking merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Bangunan dua lantai tersebut dirancang mampu menampung hingga 125 unit mobil.
“Kontraktor sudah diminta menambah sekitar 60 tenaga kerja untuk mengejar ketertinggalan progres,” ungkap Atok.
Bupati Subandi berharap proyek senilai Rp23 miliar itu dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar teknis agar aman digunakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus ditunjang fasilitas yang layak dan aman.(cles)