SIDOARJOterkini — Kabupaten Sidoarjo kembali membuktikan diri sebagai daerah yang konsisten dan progresif dalam mendorong transformasi digital. Dua penghargaan bergengsi berhasil diraih dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, masing-masing sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik 3 Wilayah Jawa–Bali serta Program Unggulan Terbaik 3 Kategori Umum.
Penghargaan tersebut diberikan pada gelaran Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) P2DD 2025 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (1/12). Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Muhammad Makhmud, hadir menerima penghargaan mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu program unggulan yang mengantar Sidoarjo meraih prestasi nasional adalah aplikasi My Retribusi, sebuah inovasi yang dinilai efektif mentransformasikan pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai, sekaligus memungkinkan pemantauan penerimaan secara realtime.
Sebelumnya, TP2DD Sidoarjo juga mengantongi penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai TP2DD Kabupaten dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi Tahun 2025.
Makhmud menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo terus memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Pembentukan TP2DD Kabupaten Sidoarjo bahkan telah ditegaskan melalui SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/330/438.1.1.3/2021.
“ETPD merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah pelayanan dalam pembayaran pendapatan dan belanja daerah, sekaligus mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai,” jelasnya.
Dalam tiga tahun terakhir, indeks ETPD Sidoarjo menunjukkan tren meningkat signifikan.
Makhmud memaparkan, capaian indeks tersebut antara lain: Semester I 2022: 96,8%, Semester II 2022: 98,3% Semester I 2023: 97,5%, Semester II 2023: 98,3%, Semester I 2024: 99,3%, Semester II 2024: 99,3%.
“Peningkatan ini diharapkan mampu menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus berdampak pada peningkatan PAD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Makhmud menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat setiap tahun melakukan penilaian percepatan ETPD berdasarkan tiga aspek utama:
1. Proses (20%)
Meliputi High Level Meeting TP2DD, peningkatan kapasitas SDM, dan literasi pembayaran non-tunai.
2. Output (50%)
Dilihat dari pencapaian indeks ETPD, SPBE, roadmap P2DD, regulasi pendukung, serta komitmen daerah.
3. Outcome (30%)
Menilai capaian penerimaan pajak serta retribusi non-tunai, dan persentase belanja daerah non-tunai.
“Sebagai bentuk percepatan, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Perekonomian, Kominfo, Kemendagri, dan Bank Indonesia menggelar TP2DD Championship setiap tahun untuk menilai kinerja TP2DD di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dua penghargaan nasional ini menegaskan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat digitalisasi keuangan daerah dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern serta responsif terhadap perkembangan teknologi.(cles)