SIDOARJOterkini — Kabupaten Sidoarjo kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam gelaran High Level Meeting (HLM) TIPD, TPDD, dan TP2ED yang berlangsung Selasa (25/11/2025), Sidoarjo meraih Piagam Penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Tertinggi Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH., M.Kn.
Prestasi ini diraih berkat capaian digitalisasi daerah yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya adalah realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang mencapai Rp10,32 miliar. Pencapaian tersebut turut mengangkat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Sidoarjo, sekaligus mendorong seluruh pemda di Jawa Timur berada pada kategori digital dengan skor di atas 90 persen pada semester I tahun 2025.
“Sinergi seluruh stakeholder menjadi kunci sehingga digitalisasi di Jawa Timur dapat berjalan masif dan merata. Ke depan, dukungan pemda akan semakin dibutuhkan untuk memperkuat program ETPD,” terang penyelenggara HLM dalam kesempatan itu.
Pertemuan HLM yang mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilitas Harga, dan Mempercepat Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan” turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Bupati Subandi dalam paparannya menyampaikan strategi optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diterapkan di Sidoarjo. Ia menjelaskan bahwa KKPD diterbitkan oleh Bank Jatim dengan branding Bank Mandiri, sementara pembayaran kartunya dilakukan tepat waktu untuk memastikan limit segera kembali dan bisa kembali digunakan.
KKPD dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan belanja rutin daerah, seperti pembayaran listrik, telepon, air, BBM, tiket perjalanan, hotel, belanja modal di bawah Rp50 juta, konsumsi rapat, hingga pemeliharaan kendaraan dinas.
Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo memiliki 171 pemegang KKPD yang terdiri dari PA dan KPA. Tercatat, belanja menggunakan KKPD pada tahun 2024 mencapai Rp21,74 miliar, sementara pada tahun 2025 hingga 15 November sudah terealisasi sebesar Rp16,18 miliar.
Bupati Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah juga menerapkan mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kartu kredit tersebut.
“Pemerintah telah menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi para pemegang KKPD sebagai antisipasi jika terdapat keterlanjuran penggunaan untuk kebutuhan pribadi,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Sidoarjo semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan implementasi digitalisasi transaksi terbaik di Indonesia.(cles)