SIDOARJOterkini – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2) terus digencarkan. Kamis (13/11/2025), Babinsa Koramil 0816/01 Sidoarjo, Sertu Heri Purnomo, menghadiri sosialisasi taat pajak yang digelar di Balai Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo.
Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan TNI dalam memperkuat sinergi pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi warga memenuhi kewajiban perpajakan.
Acara ini dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Kasi Perekonomian Kecamatan Sidoarjo mewakili Camat, Kepala Kelurahan Sidokare, perwakilan Kapolsek Sidoarjo , BPPD Kabupaten Sidoarjo, perangkat kelurahan, LPMK, ketua RW dan RT, Karang Taruna, serta sekitar 50 warga Sidokare.
Dalam sambutannya, Lurah Sidokare Lilik Murtiningsih menegaskan bahwa optimalisasi pembayaran PBB-P2 sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Ia mengungkapkan, realisasi pembayaran PBB di wilayah Sidokare baru mencapai 50 persen dari target. Untuk itu, ia berharap para ketua RT dan RW dapat lebih aktif mengajak warga menuntaskan kewajibannya.
“PBB ini sangat penting untuk menunjang pembangunan di tingkat kelurahan. Kami berharap seluruh ketua RT dan RW membantu menggerakkan warga agar realisasi pembayaran segera tercapai,” ujar Lilik.
Sementara itu, Kasi Perekonomian Kecamatan Sidoarjo, Yani Widodo, mengapresiasi warga yang telah tertib membayar PBB. Ia menekankan, ketaatan pajak merupakan pondasi pembangunan daerah dan harus menjadi kesadaran kolektif.
Pada kesempatan yang sama, Babinsa Sertu Heri Purnomo menegaskan bahwa TNI berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk edukasi kepatuhan pajak.
“Melalui sosialisasi ini, diharapkan warga Sidokare semakin patuh membayar PBB. Ketaatan ini akan mempercepat pembangunan di wilayah, terutama di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh keakraban. Kolaborasi pemerintah, TNI, dan masyarakat ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran PBB yang taat, tepat waktu, dan berkelanjutan demi memperkuat pembangunan dan kesejahteraan bersama.(cles)