Ribuan Aset Milik Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat

November 18, 2020

 

(SIDOARJOterkini) – Aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ternyata masih banyak yang belum bersertifikat. Tak jarang aset tersebut ada yang bermasalah.

Berdasarkan rekomendasi Komisi A kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Dijelaskan, dari 2.345 bidang aset tanah pemkab Sidoarjo, hanya 428 yang bersertifikat. Artinya masih ada 1.917 yang statusnya masih belum jelas.

Sullamul Hadi Nurmawan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo mengatakan, dari aset yang bermasalah tersebut dapat segera diselesaikan, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudahan hari.

BACA JUGA :  Kelana Astutik Akan Membuat Sungai dan Lingkungan Jadi Nyaman

“Kami merekomendasikan kepada BPKAD untuk melakukan penataan ulang terkait aset-aset yang di miliki oleh Pemkab Sidoarjo, sebab kalau ini dibiarkan maka sangat berpotensi aset tersebut akan hilang atau dikuasai pihak lain,” Katanya saat dikonfirmasi, Selasa 17 November 2020.

Politisi PKB asal Sukondo itu menambahkan, BPKAD Sidoarjo harus memiliki planning atau rencana yang jelas untuk mengamankan aset Sidoarjo. Ia mencontohkan, pada tahun 2021 eksekutif hanya menargetkan penyelesaian 16 bidang aset tanah.

BACA JUGA :  Pemkab Sidoarjo Rencanakan Bangun Empat Puskesmas Tahun 2021

“Daerah seluas Sidoarjo hanya menargetkan penyelesaian16 bidang aset, inikan lucu. Harusnya target minimal 50 bidang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Wawan panggilan Sullamul Hadi Nurmawan meminta Pemkab Sidoarjo dapat bekerjasama dengan pihak instansi terkait. Misalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Secara terpisah, Arie Prabowo Kabid Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pada tahun 2020 ini, baru menyelesaikan 6 bidang sertifikasi aset.

Untuk itu, kedepan pihaknya berencana akan melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo untuk percepatan sertifikasi aset Sidoarjo,. “Kami akan mengandeng beberapa pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah aset ini,” jelasnya.

BACA JUGA :  Kelana Astutik Siapkan Program Percepatan Perbaikan Ekonomi Dampak  Convid 19 

Arie menambahkan, bahwa BPKAD Sidoarjo juga akan berkordinasi dengan kemendagri tekait pemahaman sertifikasi aset di desa-desa.

“Memang rata-rata aset sekolah dasar yang belum di sertifikat, makanya kami juga berkordinasi dengan Mendagri untuk percepatan pendataan aset,” pungkasnya (pung/cles)