Telusuri Pengurangan Volume Beras BPNT, Komisi D Duga Oknum Agen Penyalur Memainkan Harga

Oktober 21, 2020

 

(SIDOARJOterkini) – Komisi D DPRD Sidoarjo benar-benar menindak lanjuti temuannya terkait pengurangan volume beras bansos BPNT yang terjadi di Kecamatan Prambon.

Dalam hal ini, Komisi D memanggil Dinas Sosial, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara, Perwakilan Pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dhamroni Chudlori Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo mengungkapkan, pemanggilan semua pihak ini untuk memastikan kualitas beras yang diberikan kepada KPM. Pasalnya dalam kesepakatan beberapa hari yang lalu, dikatakan pengurangan takaran beras itu disebabkan KPM meminta beras dengan kualitas premium. Sehingga hanya mendapat sekitar 8,3 kilogram dari yang seharusnya 10 kilogram.

BACA JUGA :  Kelana Astutik Siapkan Program Percepatan Perbaikan Ekonomi Dampak  Convid 19 

“Saya sudah membawa sampel beras premium. Mari kita bandingkan dengan kualitas beras yang diterima KPM dengan harga 12.500 itu, biar semuanya jelas dan tidak ada yang dirugikan,” Kata Dhamroni Chudlori di Ruang Rapat DPRD Sidoarjo, 20 Oktober 2020.

Untuk memastikan kualitas beras itu, Komisi D mempersilahkan, Heriswan Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran. Menurutnya secara kasat mata memang dapat dikatakan premium.

“Namun kalau dari harga Rp 12,5 ribu kurang sesuai. Harga pasarannya seharusnya Rp 10 ribu,” katanya.

BACA JUGA :  Kelana Astutik Siap Hadapi Debat Publik Terakhir Yang Digelar KPU Sidoarjo

Dengan adanya fakta tersebut, Politisi PKB itu, mencurigai adanya permainan agen, yang hanya mencari untung. Sebab beras kualitas yang sama harganya 10 ribu, tapi dijual 12.500. Karena itulah, Dhamroni meminta pihak BNI untuk menertibkan agen-agen yang nakal.

“Termasuk mengembalikan hak para KPM yang diduga sudah dipotong oleh agen penyalur,” pintanya.

Senada juga disampaikan Aditya Nindyatman Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, pihaknya berharap dinas sosial bisa melakukan hal kongkrit dalam melakukan pengawasan. Utamanya tentang penyaluran bansos di Sidoarjo.

“64 persen lebih KK (kepala keluarga) di Sidoarjo masuk penerima bansos, jadi harus diawasi dan disalurkan dengan baik,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Evaluasi SAKIP, Pj Bupati Sidoarjo Targetkan Tahun 2021 Nilai Semua OPD AA

Sayangnya Pimpinan BNI Sidoarjo, Muhammad Muadzom memilih mengelak saat dikonfirmasi terkait penindakan agen nakal penyalur bansos yang dimaksud. “Nanti ada pers rilis,” ujarnya sambil berjalan meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, didalam rapat, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Sidoarjo, Tio, sempat mengungkapkan jika bakal melakukan evaluasi. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para agen penyalur bansos. “Akan segera kami ambil tindakan tegas,” pungkasnya. (pung/cles).