Komisi D DPRD Sidoarjo, Tetap Tindaklanjuti Adanya Kesepakatan Pengurangan Beras BPNT

Oktober 18, 2020

 

(SIDOARJOterkini) – Komisi D DPRD Sidoarjo menanggapi hasil kesepakatan antara Korkab dan Korcam program keluarga harapan (PKH), Korda dan Korcam TKSK, Agen dan Perwakilan KPM, terkait dengan volume pengurangan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Prambon.

Menurut Dhamroni Chudlori Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, adanya kesepakatan itu sah-sah saja. Tapi pihaknya nanti akan menguji, kebenaran dan kesesuaian dari kesepakatan itu.

“Silahkan ada kesepakatan, tapi saya akan tetap menguji, apakah benar harga beras yang dicantumkan itu sesuai dengan kualitas beras premium,” Katanya saat dikonfirmasi, Minggu 18 Oktober 2020.

Bahkan, Dhamroni mengaku sudah membuktikan sendiri, dengan membeli beras premium, apakah sama atau tidak kualitas beras yang di terima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Besok, selasa, kita panggil semua pihak, akan kita uji, kualitas dan harga itu. karena saya sudah membeli beras premium itu, ketemu harganya hanya 11 ribu per kg.,” Ungkapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya (15/10) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Mengatakan, setelah mendengar adanya temuan tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat klarifikasi bersama dengan semua pihak.

Salah satu hasilnya bahwa terkait pengurangan volume beras itu diketahui ada kesepakatan antara KPM dan Agen penyalur bansos BPNT Kecamatan Prambon.

“Bantuan BPNT itu kalau di nominalkan nilaianya Rp. 200 Ribu. Nah, biasanya dibelikan beras medium, 20 Kg, tapi kejadian disana KPM meminta beras jenis premium, sehingga secara harga lebih mahal, sehingga hanya mendapat 16 Kg, itu sudah ada kesepakatan antara agen dan KPM,” Kata Tirto Adi Kepala Dinsos Sidoarjo, saat dikonfirmasi sidoarjoterkini.com, Kamis 15 Oktober 2020. (pung/cles).