Pansus RTRW Mulai Susun Rencana Kerja, Sidak Lapangan Jadi Agenda Utama

Juni 5, 2020

 

Tarkit Erdianto Ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Panitia Khusus (Pansus) Revisi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai merapatkan kembali agenda pembahasan, setelah sempat mandek akibat pembatasan aktivitas akibat pandemi covid-19.

Tarkit Erdianto Ketua Pansus RTRW menyampaikan akan berkeliling ke setiap kecamatan untuk meninjau langsung draf usulan perubahan yang disampaikan pada lembaga legislatif. Pansus sudah rapat untuk membahas rancangan kerja (renja). Karena susunan renja yang sebelumnya tidak dapat terlaksana sebab pandemi covid-19.

“Substansi pembahasan RTRW itu ada di sidak, bener gak eksekutif mengajukan perubahan seperti ini. karena tidak cukup hanya melihat di peta saja. RTRW ini sangat rawan penyimpangan atau pelanggaran. Makanya kami menyusun agenda sidak setiap bulan,” Kata Tarkit Erdianto kepada SIDOARJOterkini.com saat ditemui di Ruang Komisi A DPRD Sidoarjo, Jumat 05 Juni 2020.

Sebelum terjadi pandemi, Pansus RTRW sudah menyelesaikan dua kecamatan yakni Tulangan dan Krembung. Karena draf revisi yang diajukan eksekutif sangat banyak, hingga mengharuskan pansus terjun ke banyak desa.

“Hasil kami sidak di dua kecamatan banyak temuan yang harus diperbaiki, seperti status tanah. Di perda RTRW masuk lahan hijau, tapi dilokasi ternyata sudah dibangun perumahan. Padahal yang bisa dibangun perumahan itu harusnya lahan kuning. Artinya lahan di sidoarjo sudah banyak yang beralih fungsi,” ujar Poilitisi PDI Perjuangan itu.

Wakil rakyat dari Dapil 6 (Kec. Gedangan dan Waru) menuturkan Pihaknya sebagai ketua Pansus RTRW tidak kejar tayang, karena ia mengedapankan kualitas yang baik, karena hasil dari pansus ini sebagai acuan dalam menyusun kawasan kota delta kedepan.

“Saya sudah sampaikan kepada ketua dewan, bahwa pansus RTRW tidak bisa kejar tayang, karena kami yang dikedepankan adalah kualitas dari perda tersebut,”ungkapnya.

Setelah disinggung mengenai surat permintaan dari eksekutif tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tulangan, Tarkit Erdianto enggan menjawab, pihaknya berdalih bukan kapasitasnya menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi pihaknya menjawab secara logika hukum harusnya acuan dari RDTR itu adalah Perda RTRW.

“Secara prosedur, RDTR itu acuannya Perda RTRW, sedangkan Perda RTRW masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, salah satu alasan revisi Perda RTRW adalah melihat kondisi Kabupaten Sidoarjo yang terus tumbuh. Karena itu butuh penyesuaian desain RTRW yang baru. Perda RTRW terakhir adalah perda yang ditetapkan pada tahun 2009 silam. (pung/cles)