Ketua FKKD Sidoarjo: Anggaran Rp 3 Juta Per RW Tidak Cukup Untuk PSBB III, Pemkab Harus Tanggung Penuh Anggaran Kampung Tangguh

Juni 1, 2020

 

Heru Sulthon Ketua FKKD Kabupaten Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sidoarjo, Heru Sulton meminta pemerintah daerah untuk mensupport penuh kinerja relawan desa lawan covid-19. Karena konsep PSBB III berbasis di desa, termasuk anggaran kebutuhan untuk kampung tangguh.

“Jika penerapan PSBB tahap III ini berbasis desa, maka pemkab juga semestinya melakukan suppoting anggaran ke desa sebagaimana kebutuhan yang ada dalam konsep kampung tangguh,” Kata Heru Sulton saat dikonfirmasi SIDOARJOterkini.com, Senin 01 Juni 2020.

Lebih jauh Heru menjelaskan, sejak ditetapkannya Covid-19 ini sebagai Pandemi, desa sudah banyak memangkas anggaran kegiatan pemberdayaan dan pembangunan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Pemdes dan relawan desa sudah banyak berbuat sehingga anggarannya banyak yaang terpangkas. Maka dari itu kami sangat menyayangkan anggaran kampung tangguh yang di bebankan pada desa,” jelasnya.

Cak Heru sapaan akrabnya menilai adanya bantuan dari Pemkab Sidoarjo yang katanya sejumlah 3 juta per RW untuk 15 hari selama PSBB tahap III, tidaklah cukup.

“Untuk Transport Linmas saja sudah tidak cukup itu. Misal, ada 2 RW di Desa itu, berarti menerima Rp. 6.000.000,- , Per orang Linmas Rp. 75.000,- , dikalikan 4 orang (tiga shift) dikalikan lagi minimal 2 portal. Ada 8 orang Linmas per hari, dikalikan Rp. 75.000,- dikalikan lagi 15 hari, sudah ndak cukup itu,” tutur Heru.

Sebagimana diketahui, kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Zona merah Covid-19. “Kami berharap ada langkah-langkah kongkrit dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini. Jika PSBB tahap III diserahkan ke Desa, maka support anggaran juga harus diserahkan ke desa, sesuai kebutuhan dalam konsep Kampung Tangguh yang ada di Perbup nomor 39 tahun 2020 itu,” pungkas Heru Sulton. (pung/cles)