(SIDOARJOterkini) – Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi tentang Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) berbasis online digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (19/06/2019).
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo mengapresiasi dan mendukung kedua Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) melalui juru bicaranya Maksum Zubair menyatakan, Raperda tentang perpustakaan merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat akan sangat pentingnya membaca.
“Sehingga dengan Raperda tentang perpustakaan berbasis online yang disusun ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan perpustakaan yang lebih maksimal,”kata Maksum Zubair.
Untuk peningkatan pelayanan itulah, perpustakaan yang ada sudah sepatutnya menggunakan sistem online, baik itu perpustakaan daerah, sekolah dan desa. Dengan demikian jumlah buku, daftar pengunjung dan daftar belanja buku serta buku yang diperoleh dari CSR perusahaan bisa diakses melalui sistem online.
“Untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, pihak desa/kelurahan wajib memasukkan 5% dari APBDesnya, kalau tidak maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan bagi hasil pajaknya, “tegas Zubair.
Terkait Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) berbasis online Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, tentubhal tersebut akan bisa meningkatkan pendapatan daerah dan pastinya akan mengurangi praktek pencaloan dan pungli.
“Untuk hal tersebut tentunya harus didukung dengan tempat pengujian bermotor dan innovasi lain yang efisien dan efektif agar dapat mendongkrak retribusi,” ucapnya.
Sementara itu Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Choirul Hidayat menyatakan, perpustakaan yang ada harus terus dikembangkan dengan berbagai inovasi dan daya tarik seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Minat baca masyarakat di perpustakaan berkurang dengan adanya internet untuk itu harus ada inovasi untuk menggiatkan minat baca masyarakat di perpustakaan.
“Layanan pada perpustakaan harus ada inovasi. Perpustakaan sekolah misalnya, untuk pengembangannya harus dialokasikan sebesar 20% dari dana BOS. Begitu juga di desa/kelurahan harus dibuatkan perpustakaan dengan inovasi yang menumbuhkan minat baca warga, jadi tidak hanya sekedar pojok baca saja dan ini harus didukung anggaran yang memadai,” ungkap Hidayat.
Untuk Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Kir) berbasis Online Fraksi PDIP berpendapat, besar tarif retribusi harus disesuaikan kondisi yang ada yang pembayarannya dilakukan dengan sistem online. serta harus selalu meningkatkan bentuk layanannya.
“Termasuk soal kelaikan uji kendaraan untuk sekolah agar laik jalan serta uji emisi wajib di lingkungan pabrik untuk dapat ketentuan hukum yang lebih jelas,” pungkasnya. (cles)