Datangi Kantor Desa, Warga Jumputrejo Sukodono Pertanyakan Berdirinya Tower Seluler

November 6, 2019

(SIDOARJOterkini) – Warga Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono beramai-ramai mendatangi Kantor Desa setempat, untuk mempertanyakan keberadaan tower setinggi 52 meter tersebut berada di Dusun Beciro RT 09 RW 03 Jumputrejo yang disinyalir tidak berijin, Rabu 6 November 2019.

Pertemuan dihadiri Kapolsek Sukodono AKP. Eka Anggriana, Camat Sukodono Mahmud, Kades Jumputrejo dan Dinas perijinan. perwakilan tower.

“Kita berharap dengan pertemuan ini menemui jalan keluar yang terbaik,” harap camat Sukodono.

Disampaikan Agung salah satu perwakilan Warga mengatakan berdirinya tower seluler yang berada di wilayah RT 9, RW 03 desa tersebut, tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat dan tidak melalui mekanisme sosialisasi pada warga.

“Meski belum memiliki izin, pihak proyek sudah membangun dan terkesan ada pembiaran dari pihak desa,” kata Agung.

Warga yang datang dan banyak didominasi para ibu-ibu dengan membawa berbagai poster seperti, “Bongkar Tower Tak Berizin”, “Tower Membawa Pertikaian” dan lainnya menuntut agar tower seluler tersebut dibongkar.

Dari hasil mediasi, pihak warga meminta tower harus dinonaktifkan hari ini hingga ada kejelasan terkait izin.

“Kami khawatir dengan dampak radiasi yang ditimbulkan atas frekwensi jaringan seluler,” tambah Agung saat dilokasi tower.

Sementara, Abdul Wahab perwakilan dari pihak tower mengaku, jika sudah melakukan koordinasi dengan pihak RT setempat hingga pihak Desa.

“Saya sudah melakukan koordinasi dengan warga, ketua RT hingga Kepala Desa,” paparnya.

Sementara itu, Abdul Roin ketua BPD Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo mengatakan, jika pihaknya sampai saat ini tidak pernah mendapatkan laporan secara langsung terkait berdirinya tower tersebut.

“Dari awal ini sudah salah. Seharusnya ada musyawarah dulu dengan warga. Jangan door to door. Undang semua warga setempat,” tegasnya saat di balai desa setempat.

Ketua RT09, RW 03 Sutarno, membenarkan perihal tersebut. Pihaknya sudah memberikan saran agar proses sosialisasi dilakukan oleh pihak pengembang. Namun, ia mengaku jika hal tersebut tidak dilakukan.

“Saran saya itu tidak dilakukan secara kolektif bersama seluruh warga yang terdampak,” urainya.

Dia menjelaskan, data warga yang terdampak radius 50 meter dari titik tower sudah diberikan kepada pihak tower. Dia juga menegaskan, dirinya mendapatkan peran untuk mendata warganya yang berhak mendapat kompensasi. “Ada 40 rumah warga,” cetusnya

Dari informasi yang dihimpun, proses sosialisasi sekaligus pemberian kompensasi berupa uang Rp 500 ribu. Proses pembangunan tower provider ini dilakukan sejak bulan September lalu.

Selanjutnya tower diketahui sudah beroperasi pada bulan Oktober. Akhirnya warga menuntut sebab dampak radiasi yang dihadapi karena melihat tower berada di tempat padat penduduk.(cles)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *