Pengesahan LKPJ ABPD 2018 Gagal, Ini Salah Satu Penyebabnya

Juli 12, 2019

Mulyono anggota Fraksi PKS-Nasdem DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini)- Peristiwa tidak telaksananya sidang paripurna pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Tahun anggaran 2018 selasa malam (9/07/2019) kemarin. Tak sekedar persoalan kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang buruk dimata para anggota DPRD Sidoarjo.

Hal itu tersirat dari pernyataan Mulyono anggota fraksi PKS- Nasdem yang menyampaikan sikap dirinya tak hadir saat paripurna kemarin.

“Kalo tahun kemarin, kami memang terbuka menolak pengesahan LPJ karena kinerja pemkab buruk, utamanya perencanaan anggarannya hingga memunculkan Silpa yang besar,” ungkap Mulyono.

Sebagaimana diketahui, Silpa apbd TA 2017 sebesar 800 milyar dan Silpa APBD TA 2018 makin meningkat menjadi 1,2 T. Dimata para anggota DPRD hal ini tak ada perbaikan kinerja. Apalagi ada kesan arogansi dari eksekutif yang dicerminkan oleh salah satu anggota dewan .

“Kesannya kan arogan, dalam rapat internal banggar merumuskan rekomendasi LPJ 2018 ngomong gak ada perlunya DPRD mempersoalkan pelaksanaan APBD,” jlentreh politisi asal PKS ini.

Dirinya juga menambahkan, gak peduli kalau pemkab akan bikin peraturan kepala daerah (perkada) sebagai payung hukum atas LPJ APBD 2018 ini agar bisa melanjutkan siklus APBD , melakukan perubahan APBD 2019.
Beberapa tahun terakhir hubungan antara eksekutif dan legislative (diluar PKB dan koaliisinya) bisa dikatakan tidak harmonis. Akibatnya, beberapa kebijakan dan program yang diajukan eksekutif ditolak eksekutif.
Sebut saja, rencana pembangunan kantor satu atap 17 lantai dan pembangunan Rumah Sakit Barat. Dua proyek besar ini belum terealisasi karena ditolak dewan. Bahkan, tensi ketegangan antara eksekutif dan legislatif semakin meninggi ketika pengesahan LPJ ABPD 2018.

Terlebih, saat ini menjelang masa akhir jabatan anggota DPRD Sidoarjo periode 2014-2019, tentunya bagi anggota dewan yang tidak terpilih lagi tidak akan ada beban untuk mengkritik eksekutif. Terlebih, selama ini tidak ada komunikasi yang baik dari leader eksekutif ke dewan. (cles/st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *