Fraksi-fraksi di DPRD Soroti Penyerapan APBD Sidoarjo Tahun 2018 Yang Tidak Maksimal

Juli 3, 2019

(SIDOARJOterkini)- Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo tentang Raperda Kabupaten Sidoarjo Pertanggungjawaban realisasi APBD Sidoarjo Tahun anggaran 2018 digelar di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (3/7/2019).

Fraksi-fraksi yang ada di dewan dalam paripurna ini menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal dan banyaknya ditemukan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesui spesifikasi yang telah ditentukan.

Fraksi PAN misalnya, melalui Juru bicaranya Rizal Fuadi menyampaikan pandangan fraksinya tentang perlunya pihak eksekutif melakukan evaluasi terkait lambatnya penyaluran dana desa yang dikarenakan lambatnya laporan pertanggungjawaban sehingga berdampak pada molornya pencairan anggaran.

“Fraksi kami perlu menyampaikan harus ada pendampingan agar tidak ada keterlambatan,”ucap Rizal Fuadi Juru bicara F-PAN.

Disamping itu, F-PAN juga mengevaluasi terhadap banyaknya pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

“Masalah denda apabila terjadi kerlambatan pekerjaan juga harus dievaluasi,”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut F-PAN juga meminta, untuk melakukan penelusuran aset yang dimiliki Pemkab Sidoarjo agar dibentuk Pansus Aset.

Sementara itu F PKS Nasdem melalui Juru bicaranya Mulyono, menyampaikan evaluasi terhadap kinerja dari eksekutif yang tidak berani memasang target pendapatan sesuai potensi di lapangan. Meski realiasisas PAD 2018 sebesar Rp 1.685 T lebih tinggi dari PAD tahun 2017.

“Fraksi PKS Nasdem meminta kepada OPD dalam membuat target pendapatan harus berdasarkan potensi dari hasil kajian yang bisa dipertanggungjawabkan,”ungkapnya.

Lebih jauh diungkapkan Mulyono, F PKS Nasdem melihat banyaknya pekerjaan yang tidak terealisasi menandakan penyerapan APBD yang tidak optimal untuk pembangunan daerah.

“Untuk itu F PKS Nasdem meminta kepada Pemkab untuk memastikan APBD dimanfaatkankan secara benar dan memberi manfaat utk masyarakat dan Pemkab lebih serius membelanjakan APBD dengan disertai dengan ketepatan waktu,”paparnya.

Pihaknya juga meminta Pemkab harus lebih serius untuk mengoptimalkan penyerapan APBD untuk PU, yang penyerapan anggarannya 69,09% dengan realisasi sebesar Rp 517 M dari anggaran Rp 748 M.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 terjadi Silpa (Sisa Lebih pembiayaan Anggaran) sebesar Rp. 1.028 T padahal kabupaten Sidoarjo sudah punya Perda tentang sistim perencanaaan penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah namun dalam pelaksanaanya belum efektuf.

“Tentu ini sangat merugikan masyarakat karena kinerja birokrasi belum maksimal,”jelasnya.

Melihat laporan hasil pemeriksaan BPK banyaknya ditemukan aset milik daerah, F PKS Nasdem perlu menindaklanjutinya dengan membantuk tim inventarisasi daerah yang terdiri dari Pemkab, kepolisian, kejaksaan, pakar hukum dan pihak terkait. serta perlunya membentuk tim legal audit dan penilaian aset dan meminta untuk segera membentuk pansus aset

“Dengan demikian permasalahan aset segera dapat terselesaikan,”tandasnya. (cles)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *