Terjadi Kesenjangan UMR, Buruh Jatim Tuntut PP Nomor 78 Direvisi

Maret 3, 2019

(SIDOARJOterkini) – Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 dianggap tidak memihak kaum buruh.  Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD SPSI Jawa Timur Achmad Fauzy pada peringatan HUT SPSI ke 46 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo,  Minggu (3/3/2019).

Menurut Fauzy, adanya  kesenjangan upah minimum Kabupaten/kota yang selisihnya sangat tidak masuk akal.

Dirinya mencontohkan UMK Gresik Rp 3,8 juta sedangkan UMK Lamongan yang hanya berbatasan jalan raya dengan Gresik hanya Rp 2 jutaan.

“Selisihnya sangat besar sekali, begitu juga dengan UMK di Kabupaten Pasuruan Rp 3,8 juta sedang di Kota Pasuruan UMK hanya Rp 2 jutaan, “ungkap Fauzy.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan ,akan menampung aspirasi buruh di Jawa Timur ini.

“Segera, akan kita sampaikan ke Presiden tentang keluhan yang disampaikan buruh Jawa Timur  agar PP nomor 78 untuk dikaji ulang dan direvisi, “ujar Rosak.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah berjanji akan berupaya mensejahterakan para buruh Jawa Timur. Salah satunya dengan program perumahan murah untuk buruh dan pendidikan sampai tingkat sarjana dengan biaya terjangkau.

“Selain tetap bekerja keras para buruh juga harus berupaya dan bercita-cita untuk meningkatkan jenjang pendidikan lebih tinggi, “tandas Khofifah.

Peringatan HUT SPSI ke 46 ini dihadiri pejabat teras pemerintahan. Diantaranya gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Dardak, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, anggota DPR RI Syaikhul Islam dan Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan serta ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur. (cles)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *