DPRD Sidoarjo Sahkan Perda Prioritaskan dan Inisiatif Dewan

Desember 17, 2018
Advertorial Headline Indeks   127 views
(SIDOARJOterkini) – Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Raperda itu merupakan perda prioritas Sebagian dan sebagian Perda inisiatif dewan.
Sedangkan Raperda yang belum diselesaikan tahun 2018, akan dituntaskan tahun 2019.
Sejumlah Perda yang berhasil disahkan DPRD Sidoarjo itu, diantaranya Perda Pengelolaan Limbah Air Domestik, Perda Retribusi Pajak dan Hiburan serta Perda Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Sullamul Hadi Nurmawan

Selain itu, dewan juga berhasil mengesahkan Perda Penyalahgunaan dan  Peredaran Gelap Narkoba, Perda Pengelolaan Rumah Kos, dan Perda Retribusi Pengelolaan Pasar.
“Sebagian diantaranya merupakan Perda Inisiatif DPRD Sidoarjo,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan.
Diantara perda inisiatif dewan, diantaranya Perda Penyalahgunaan dan  Peredaran Gelap Narkoba. Perda itu murni inisiatif dewan didampingi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo.
Pansus didorong untuk menyelesaikan Raperda yang belum disahkan menjadi Perda hingga akhir 2018 mendatang. Hal ini, lantaran sejumlah Raperda yang belum disahkan itu sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo.
Sullamul meminta sejumlah Raperda yang belum disahkan menjadi Perda itu bisa segera diselesaikan. Masih ada sekitar 9 raperda yang belum disahkan, namun hampir selesai.
Sullamul Hadi Nurmawan kembali menerangkan,  saat ini ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pandangan Akhir (PA) Fraksi dalam setiap pembahasan paripurna. Salah satu pasalnya mengatur tentang jumlah Pansus harus sesuai dengan jumlah komisi yang ada di DPRD Sidoarjo.

Widagdo

Apabila di DPRD Sidoarjo ada 4 Komisi maka jumlah Pansus Raperdanya juga tidak boleh lebih dari 4 itu.  Dengan PP 12 itu, Sullamul mengaku pembahasan Raperda menjadi Perda bakal makin bagus, proporsional dan dibahas dewan secara maksimal,” tandas Sullamul.
Sementara itu Ketua Bapemperda, Widagdo mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan raperda yang sudah masuk ke Bapemperda.  Baik raperda yang diajukan oleh eksekutif maupun raperda inisiatif dewan.
Sedangkan Raperda yang disahkan dan sudah disetujui gubernur bisa segera direalisasikan dengan dijadikan aturan. “Perda perlu disosialisasikan agar masyarakat tahu, ” harap Widagdo.
Widagdo mengaku, setelah rancangan perda masuk ke Bapemperda pihaknya mendisitribusikan ke pansus-pansus yang sudah dibentuk.  Sedangkan raperda yang belum selesai akan dituntaskan pada tahun berikutnya.  (st-12/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *