Hanya Tinggal Nama,  Dewan Minta Segera Penghapusan Desa Terendam Lumpur

Oktober 31, 2018

(SIDOARJOterkini) – Rencana penghapusan dan penggabungan desa yang terdampak lumpur belum bisa direalisasikan.  Pasalnya,  sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Kalangan dewan sebenarnya sudah mendorong agar penghapusan dan penggabungan desa yang terendam lumpur bisa dilakukan.  Namun,  ada beberapa kendala yang yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan.

 

Salah satu kendalanya, terkait aset desa serta belum tuntasnya ganti rugi.  “Rencana penghapusan atau penggabungan desa yang terendam lumpur sudah lama. Tapi prosesnya memang lama, ” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo,  Isa Hasanuddin.

Wakil Ketua Komisi A Isa Hasanudin

Sejauh ini konsepnya juga belum berjalan karena terkendala identifikasi dan verifikasi faktual kondisi desa di lapangan. Identifikasi ini di antaranya meliputi berapa persen wilayah yang terendam dan jumlah penduduk yang bermukim di desa itu.

 

Ada 16 desa yang terdampak lumpur,  walaupun desa yang benar-benar tertimbun lumpur ada lima desa. Verifikasi faktual dilakukan di 16 desa yang terdampak lumpur.

 

Sejauh ini ada lima desa yang akan dihapus. Sebab wilayahnya sudah tenggelam oleh lumpur panas. Kelima desa itu adalah Renokenongo (Kecamatan Porong), Desa Kedungbendo dan Desa Ketapang (Tanggulangin),  Desa Pejarakan dan Desa Besuki (Jabon).

 

Meski begitu, Ali mengaku jumlah tersebut bisa bertambah. Hasil dari verifikasi faktual itu yang akan mengklasifikasikan mana desa yang dihapus dan mana desa yang digabungkan.

 

Beberapa data yang harus digali sebelum penghapusan desa. Pertama, kondisi wilayah desa, dampak lumpur pada keterlayanan administrasi pelayanan desa, serta dampak sosial luapan lumpur lainnya.

 

Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan telaah. Hal itu untuk menentukan desa mana yang akan digabung dan desa mana yang akan dihapus.

Wisnu Pradono

Desa yang wilayahnya 100 persen atau mayoritas tidak ada sudah pasti akan dihapus.“Desanya dihapus,  penduduknya digabung ke desa terdekat. Itu yang harus dilakukan agar administrasi desa bisa dilakukan, ” tandas Isa Hasanudin.

 

Hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan inilah yang akan dijadikan dasar oleh pemkab dan dewan. Penentuan desa yang akan dihapus atau digabung ditentukan dalam forum tersebut. “Dewan hanya memberi persetujuan saja,  tapi untuk keputusannya tergantung Kemendagri, ” ujar Wisnu Pradono,  juga anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.

 

Sejauh ini sepengetahuannya penghapusan desa terendam lumpur sudah diajukan ke Kemendagri. Pasalnya, sesuai regulasi penggabungan dan penghapusan desa harus mendapatkan izin dari pemerintah.

 

Beberapa desa di kawasan Kecamatan Porong,  Tanggulangin dan Jabon terendam lumpur dan sudah tidak bisa ditempati.  Warganya juga sudah pindah ke daerah lain.

 

Meski demikian, awalnya mereka tetap ber KTP desa yang terendam lumpur. Padahal secara defacto desa mereka sudah terendam lumpur.

 

Perangkat desa yang terendam lumpur juga sudah pindah ke tempat lain.  Berangsur-angsur warga pindah domisi ke lokasi yang mereka tempati saat ini.  “Dulu masih bertahan tetap ber-KTP desa terendam lumpur untuk keperluan ganti rugi, ” jelas Wisnu.

Mahmud

Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo H Mahmud mengatakan pihaknya berharap agar secepatnya agar ada kebijakan tentang penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo. Pasalnya,  secara fisik desa itu sudah tidak ada. Tetapi secara administratif pemerintahan masih ada.

 

Dengan demikian ada kejelasan mengenai tugas fungsi pemerintahan Desa / kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama masalah pengelolaan aset Desa. “Setelah ada kebijakan penghapusan atau penggabungan desa/kelurahan yang terendam lumpur. Kemudian dimintakan persetujuan ke Kemendagri, ” ujar Mahmud.  ( TKD )adv/st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *