Dewan Minta Pemkab Inventarisasi Ulang Aset Daerah

September 29, 2018
Advertorial Headline Indeks   307 views


(SIDOARJOterkini)- Banyaknya aset milik daerah (pemkab sidoarjo)  yang tidak dimanfaatkan dikhawatirkan akan berpindah tangan.  Terutama aset berupa tanah yang belum besertifikat serta dibiarkan tak terurus.


 
Karena itulah,  perlu keseriusan dari Pemkab Sidoarjo melalui bidang aset untuk menginventarisir lagi aset-aset milik daerah.  Meskipun belum besertifikat,  tapi keberadaannya harus jelas.  “Masih banyak aset pemkab yang belum besertifikat. Itu rawan berpindah tangan kalau tidak diurus, ” ujar anggota Komisi A Wisnu Pradono. 
 

Wisnu Pradono

Komisi A (Hukum dan Pemerintahan)  DPRD Sidoarjo sebenarnya sudah mendorong agar dilakukan sertifikasi aset.  Sayangnya, , dalam beberapa tahun terakhir tidak ada perkembangan drastis terhadap jumlah aset yang sudah bersertifikat.
Instansi terkait beralasan jika proses untuk pengurusan sertifikasi butuh waktu.  “Sertifikasi aset  harus dilakukan tiap tahun. Sertifikat merupakan legalitas yang sah kepemilihan aset berupa tanah, ” ujar Kusman, juga anggota Komisi A. 

H.Kusman

 
Harusnya ada target sertifikasi dituntaskan berapa dalam tiap tahunnya. “Harusnya ada target yang jelas dalam setahun berapa aset yang harus disertifikatkan,” ujar Wisnu Pradono.
Aset milik pemkab terutama berupa tanah harus dilindungi dan disertifikatkan agar lebih aman. Khawatirnya, jika dibiarkan, aset milik pemkab berpindah tangan ke pihak ketiga yang menempati bertahun-tahun. Hal seperti itu pernah terjadi di daerah lain dan jangan sampai terjadi di Sidoarjo.
Dari pantauan Komisi A, selama ini dinas terkait lebih memperhatikan aset-aset pemkab yang menghasilkan karena bisa disewakan ke pihak ketiga. Namun, aset-aset berupa tanah yang tersebar hampir 18 kecamatan terbengkalai. Aset pemkab berupa tanah cukup banyak.
Kendala belum bisa disertifikatkannya aset pemkab karena ada lahan yang dulunya menjadi lahan desa. Selain itu, proses di BPN juga terlalu lama sehingga dalam setahun meski sudah dianggarkan dana untuk sertifikasi tak terserap semuanya.
Wisnu kembali menjelaskan, tiap tahun pihaknya sudah dialokasikan dana untuk sertifikasi aset pemkab. Namun, tidak semua aset yang disertifikatkan selesai karena masih ada kekurangan kelengkapan.
Ada juga berkas yang dikembalikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)karena tidak syaratnya tidak lengkap. Karena itulah,  sertifikasi tanah tidak bisa selesai dalam setahun.
Antara Pemkab Sidoarjo dan BPN Sidoarjo sudah ada MoU terkait sertifikasi aset milik pemkab.
Dengan MoU itu, diharapkan ada kecepatan dalam pengurusan sertifikasi tanah milik pemkab. Seperti untuk pengukuran dan proses lainnya bisa dipercepat.
Data yang diperoleh, jumlah aset yang ada sebanyak 1.259 bidang dan yang sudah disertifikatkan ratusan bidang. Aset yang tersebar di wilayah Sidoarjo itu paling banyak adalah gedung sekolah.
Untuk aset tanah yang ditempati SD Inpres cukup sulit untuk disertifikatkan karena kebanyakan masih tanah milik desa. Peralihan tanah milik desa inilah yang cukup pelik dan butuh waktu. (adv/st-12)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *