12 Tahun, Pansus Lumpur Terus Kawal Penyelesaian Ganti Rugi

Agustus 28, 2018
Advertorial Headline Indeks   220 views
 
 
(SIDOARJOterkini) – Penyelesaian ganti rugi aset korban lumpur bisa dibilang sudah sekitar 90 persen.  Namun,  sampai saat ini penyelesaian ganti rugi lumpur belum juga kelar.
Karena itulah,  DPRD Sidoarjo terus membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian permasalahan lumpur. Bahkan,  Pansus Lumpur sudah terbentuk sejak tiga periode DPRD Sidoarjo.  Yakni sejak semburan lumpur muncul Mei 2006 silam.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo,  H.  Mahmud mengatakan perjalanan permasalahan ganti rugi lumpur cukup pelik. Satu persatu pembayaran ganti rugi lumpur bisa terselesaikan.
Menurut Mahmud,  peran Pansus Lumpur mengawal penyelesaian permasalahan lumpur.  Terutama penyelesaian ganti rugi aset milik korban lumpur.
Kasus lumpur sudah 12 tahun dan sudah ada amar putusan MK. Yakni,  agar memberikan ganti rugi bagi para korban terhadap masyarakat di wilayah PAT.
“Meskipun sudah hampir 90% penyelesaiannya. Tetapi masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi sama sekali dan juga beberapa pengusaha yang awalnya ganti ruginya busines to busines harus diperlakukan sama seperti korban masyarakat lainnya,” tandas Mahmud.
Penyelesaian lumpur bukan sebatas pada ganti rugi aset warga saja.  Setelah ganti rugi milik korban lumpur selesai,  perlu dirumuskan penyelesaian aset milik desa, pemkab dan instansi lainnya.
Selama ini,  penyelesaian ganti rugi fokus pada aset milik korban lumpur.  Padahal,  aset milik desa dan pemkab yang ikut terendam lumpur cukup banyak. “Prioritasnya memang penyelesaian ganti rugi aset korban lumpur,  baru aset desa dan pemda, ” jelas Mahmud.
Politisi yang beberapa kali menjadi Ketua Pansus Lumpur itu mengaku saat ini penyelesaian ganti rugi aset warga dan pengusaha korban lumpur sekitar Rp 1,2 triliun.
Mahmud mengaku,  beberapa waktu lalu Pansus Lumpur sudah mendampingi korban lumpur ke Jakarta.  Seperti bertemu Watimpres, DPR RI dan lainnya.
Pansus lumpur berharap penyelesaian ganti rugi aset korban lumpur bisa segera diselesaikan. Diharapkan tahun depan penyelesaian ganti rugi aset korban lumpur bisa tuntas.
Ditanya sampai kapan masa kerja Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo?.. Mahmud mengaku jika selagi permasalahan lumpur belum selesai, dewan akan membentuk pansus lumpur. “Pansus Lumpur terus diperpanjang karena dibutuhkan, ” jelasnya.
Meski nantinya ganti rugi aset warga sudah tuntas,  Pansus Lumpur masih dibutuhkan. Pasalnya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.  Yakni,  penyelesaian aset milik desa dan pemkab.
Sampai saat ini belum ada mekanisme penyelesaian ganti rugi aset milik desa dan pemkab yang terendam lumpur.  “Itu PR pansus yang harus diselesaikan setelah ganti rugi aset korban lumpur, ” pungkas Mahmud. (st-12/adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *