Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Administrasi Digelar Bawaslu Sidoarjo

Agustus 3, 2018

 

(SIDOARJOterkini) – Sidang dugaan pelanggaran  administrasi Pemilu terhadap dua dari tiga Bacaleg yang masuk dalam daftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan agenda pembacaan laporan yang disampaikan oleh pelapor, digelar di kantor Bawaslu kabupaten Sidoarjo, Jumat (3/8/2018).

yang menghadirkan Musytafad Ridwan (PBB) dan Sumi Harsono (PDI P) selaku Pelapor dan Komisioner KPU Sidoarjo sebagai terlapor, yang dalam sidang kali ini dengan agenda pembacaan laporan yang disampaikan oleh pelapor, digelar di kantor Bawaslu kabupaten Sidoarjo, Jumat (3/8/2018).

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Muhammad Rosul,  menghadirkan Musytafad Ridwan (PBB) dan Sumi Harsono (PDI P) selaku Pelapor dan Komisioner KPU Sidoarjo sebagai terlapor.

Dalam laporannya, Musytafad Ridwan menyampaikan tiga point yang menjadi laporan atas keputusan KPU dalam menetapkan Bacaleg Eks Napi dalam kategori Tidak memenuhi Syarat (TMS). Pertama, terkait pelanggaran surat pengantar berita acara, kedua berita acara nomor 208 terkait TMS, ketiga, lampiran berita acara hasil verifikasi.

Menanggapi hal yang disampaikan oleh pihak pelapor,  Ketua Majelis memberikan waktu kepada pihak KPU (terlapor) untuk menanggapi dan memberikan jawaban tentang laporan yang disampaikan. Ketua Majelis memberikan kesempatan pada terlapor untuk memberikan jawaban atas keberatan pelapor. Namun pihak KPU (terlapor) meminta waktu hingga tanggal 7 Agustus mendatang untuk memberikan jawaban atas pelapor.

“Saat ini kan masih falam tahapan verifikasi persyaratan, belum pada tahap keputusan dan penetapan,  hal inilah yang menjadi dasar pelaporan saya,” kata Musytafad usai jalani sidang.

Pihaknya mempertanyakan penetapan yang diambil KPU Sidoarjo terkait keputusan terhadap tiga Bacaleg eks Napi. Pihaknya hanya mendasarkan pencalonan sebagai Bacaleg di Sidoarjo berdasarkan UU Pemilu.

“UU pemilu kan sudah jelas, bagi narapidana diberikan ketentuan kecuali dia mengumumkan di koran, membuat surat pernyataan, surat keterangan dari lapas, dan itu sudah kami penuhi semua. Kalau didasarkan pada peraturan KPU, kami lebih kepada UU Pemilu,” terangnya.

“Jadi, penetapan yang diambil apa dasarnya. Kalau hanya mendasar pada Pakta Integritas, itu kan hanya lampiran saja. Terserah Bawaslu bagaiman menganalisa laporan kami,” tandasnya.

Sementara, Bacaleg asal PDI Perjuangan, Sumi Harsono, usai sidang belum bersedia memberikan komentar apapun.

“Tadi kan sudah diwakili sama Pak Musytafad ,” singkat Sumi Harsono.

Sidang akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak terlapor pada Selasa, 7 Agustus 2018 mendatang, pukul 14.00 Wib. (cles)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *