RSUD Sidoarjo Kedepankan Pelayanan Dan Keselamatan Pasien, Meski BPJS Kesehatan Batasi Tiga Pelayanan

Agustus 1, 2018

 

(SIDOARJOterkini) – Meski aturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang adanya pembatasan tiga pelayanan, namun RSUD Sidoarjo tetap akan mengedepankan pelayanan terhadap pasien. Hal tersebut disampaikan Direktur utama RSUD Sidoarjo.

Disampaikannya, terkait surat edaran yang diterbitkan  BPJS Kesehatan diakuinya sempat mengganggu standar pelayanan di RSUD Sidoarjo, Seperti aturan pembatasan pelayanan operasi katarak, pelayanan bayi baru lahir dan fisioterapi.

“Namun, rumah sakit itu ada undang-undangnya yang harus dipatuhi. Terutama dalam hal pelayanan dan keselamatan pasien. Dan apapun yang dibuat oleh BPJS terkait pembatasan itu tidak lantas membuat kita stop untuk menerapkan pelayanan dan keselamatan pasien,” ujar dr. Atok, kepada wartawan Rabu, (1/8/2018).

Diakuinya kata dr Atok, ada beberapa Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter rekam medik, sedangkan klaim fisioterapi tidak bisa dilakukan. Tak ayal pelayanan terhenti. Misal Trenggalek, Pasuruan, dan lain-lain.

“Kita punya empat dokter rehab medik. Sehingga fisioterapi tetap berjalan. BPJS membatasi seminggu dua kali, padahal pelayanan untuk fisioterapi bisa sampai 10 kali setiap harinya. Orang yang sakit Bell’s palsy (keadaan dimana seseorang seperti terserang penyakit stroke ringan) yang menceng itu bisa seminggu tiga kali. Kalau dikurangi tidak sembuh-sembuh,” paparnya.

Meski demikian, dr. Atok, pihaknya kembali menegaskan tetap mengedepankan pelayanan sembari menunggu upaya Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional agar bisa diperhatikan oleh BPJS Kesehatan.

“Tetap kita jalankan, entah nanti klaimnya dibayar atau tidak dibayarkan, kita tetap dalam koridor pelayanan. Setiap ada perubahan masalah obat atau pembatasan pelayanan, kita harus tetap kepada melayani masyarakat. Karena kita sudah terjun di dunia kesehatan. Mau tidak mau pasien harus mendapat pelayanan,” tegasnya.

Disinggung soal klaim dari BPJS Kesehatan Sidoarjo, pihaknya menyatakan komunikasi antara pihak RS dan BPJS sudah terjalin dengan baik. Klaim BPJS kesehatan bisa mencapai Rp.25 hingga 27 miliar per bulan.

“Alhamdulillah dua bulan sudah bisa dibayarkan. Kalau dulu sempat tiga bulan baru dibayarkan. Tapi sudah bisa dikejar oleh BPJS setelah lebaran kemarin. Alhamdulillah sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” terangnya.

Perlu diketahui, Direktur Jaminan Kesehatan menerbitkan aturan baru pada 25 Juli 2018. Adapun ketiga aturan baru itu Dirjen Nomor 2 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan katarak dalam program jaminan kesehatan. Peraturan Dirjen Nomor 3 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat, serta Dirjen Nomor 5 tahun 2018 tentang penjaminan Pelayanan rehabilitasi medik. (cles)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *