Terkait Penyelewengan Dana Ganti Rugi dari BPLS, 3 Warga Gempolsari Dilaporkan ke Kejaksaan

April 17, 2018

 

Aktivis Staf Timsus LPPNRI saat melapor ke Kejari Sidoarjo.

 

(SIDOARJOterkini) – Tiga warga Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin, masing-masing, Madhuka, Fatchul Mubin, dan Muhammad Nurul Hidayat, beberapa waktu lalu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Ketiga dilaporkan para aktivis Staf Tim Khusus Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (Staf Timsus Sekjen LPPNRI) Sidoarjo karena diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya, untuk menguntungkan diri pribadi dan orang lain.

 

“Kami melaporkan saudara Madhuka, Fatchul Mubin, dan M Nurul Hidayat ke Kejari Sidoarjo. Mereka kita duga telah melakukan penyalahgunaan jabatan serta kewenangannya untuk menguntungkan diri pribadi dan orang lain,” tandas H Choirul Bachri, pimpinan LSM tersebut.

 

Lelaki yang akrab disapa Bachri itu melanjutkan, Madhuka adalah Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah, yang berlokasi di Dusun Gempol Gunting RT 12 RW 03 Desa Gempolsari. Sedangkan Fatchul Mubin dan M Nurul Hidayat, adalah dua orang pengurus masjid. “Meski hanya pengurus masjid, ketiga orang ini memiliki peran sangat penting. Buktinya, nama ketiganya tercantum di SHM (sertifikat hak milik) lahan pengganti masjid,” ujarnya.

 

Kasus itu sendiri bermula, ketika Masjid Al Istiqomah yang terimbas luapan lumpur, mendapat ganti rugi dari Badan Penangguangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 3. 134.000.000. Uang itu cair dalam dua tahap. Yakni, tahap I sebesar 20 persen sebesar Rp 626.800.000, pada 12 Desember 2013 dan tahap II sebesar 80 persen sebesar Rp 2.507.200.000.

 

“Pencairan tahap dua itu cair pada tanggal 23 Desember 2013 ditransfer lewat rekening Bank BNI Cabang Sidoarjo ke nomor rekening 0278793693 atas nama Marsali (atas nama Masjid Al Istiqomah-sekarang terpidana, Red),” terangnya.

 

Nah, pencairan itu pun dibelikan dua lahan pengganti. Masing-masing milik Choirun Nasirin yang berlokasi di RT 15 RW 04 Desa Gempolsari, seluas 3.159 m2 dan Nurohmad seluas 1.030 m2 di lokasi yang sama. “Harga dua tanah pengganti itu, masing-masing Rp 2.053.530.000, dan Rp 669 juta. Namun anehnya, muncul SHM atas nama ketiga orang tersebut, masing-masing bernomor 1072 dan 1351. Padahal seharusnya, lahan itu adalah lahan pengganti masjid,” cetusnya.

 

Bukan hanya itu, pihaknya juga menuding, Madhuka disebut-sebut sebagai pembagi uang sisa pembelian lahan dari BPLS, sebesar Rp 3.134.000.000. Jika angka itu dibelikan lahan milik Choirun Nasirin dan Nurohmad, diperoleh nilai sebesar Rp 2.722.350.000. “Sisa Rp 400 juta sekian itu yang membagi adalah Madhuka,” tegasnya.

 

Masih dijelaskan Bachri, ia mencurigai adanya permainan dalam proses penyidikan kasus tersebut. Konon, Madhuka Cs telah mengembalikan uang yang diindikasi sebagai kerugian negara. Namun, setelah pihaknya melakukan pengecekan, uang itu ternyata tidak ada.

 

“Majelis hakim Tipikor juga telah memerintahkan agar ketiga orang itu ditahan. Tapi hingga kini, ketiganya seolah tidak tersentuh hukum sama sekali. Karena itu, kami mendesak jaksa bagian Pidana Khusus (Pidsus) agar membuka lagi kasus ini,” tandasnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo Adi Harsanto SH MH mengatakan, laporan Staf Timsus Sekjen LPPNRI baru ia masukkan ke meja Kajari Sidoarjo, pada kemarin (4/4). Dia mengaku masih menunggu disposisi, perkara itu akan masuk ke Seksi Intel ataukah ke Pidsus.”Kalau nanti masuk ke Pidsus, pasti akan saya telaah dulu,” bebernya.(st-15)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *