Warga Trompoasri Larang Pamong yang Terlibat Pungli Prona Kelola TKD

April 8, 2018

 

(SIDOARJOterkini)- Puluhan warga D­usun Jangan Asem Desa Trompoasri kecamatan Jabon dengan membawa spanduk, patok dan poster kembali melakukan aksi. Setelah aksi menuntut pemberhentian perangkat desa yang terlibat kasus pungli PRONA  yang digelar sebelumnya tidak mendapatkan hasil. Tidak hanya itu sebuah spanduk besar yang bertuliskan larangan bagi perangkat desa untuk mengelola tanah ganjaran  ditancapkan di tanah kas desa Trompoasri oleh para warga, Minggu (8/4/2018).
Disampaikan salah satu warga Trompoasri Mukhamaludin (52), warga sudah merasa kesal setelah aksi yang dilakukan sebelumnya tidak ada hasil. Dan hari ini kembali digelar aksi kerana sampai hari ini oknum perangkat Desa yang melakukan pungli Prona Tahun 2013-Tahun 2014 sampai saat ini belum ada tindak lanjut proses secara hukum.
“Penarikan yang dilakukan para perangkat desa saat itu sebesar Rp.700 ribu sampai Rp.5 juta saat ada PRONA” ujarnya.
Pihaknya berharap agar instansi terkait dalam hal ini kepolisian, Kejaksaan  maupun pemerintah di Kabupaten Sidoarjo segera menindak tegas aparatur desa ini.
“Aturannya sudah jelas dari pemerintah pusat,tidak boleh memungut biaya pada warga,”ujar Mukhamaludin.
Hal senada disampaikan Aril warga Janganasem Trompoasri, kalau sebelumnya pihaknya melakukan aksi di depan kantor kecamatan Jabon Senin 02 April 2018 lalu. Meski saat itu ditemui jajaran Forkopimka Jabon termasuk camat Jabon Agus Sujoko,akan tetapi tidak ada hasilnya dan perangkat desa yang bermasalah tetap melakukan aktivitas didesa.
“Kami hanya minta, perangkat desa yang melakukan pungli segera diproses secara hukum dan diberhentikan secara tidak hormat,” ungkapnya kesal.
Diungkapkan Aril, kalau biaya yang dipungut itu sebesar Rp.150 ribu pihaknya menganggap normal dan wajar karena biaya tersebut untuk pengadaan patok dan materai serta kebutuhan lainnya, saya kira normal dan wajar. Tapi kalau biaya yang dibebankan warga untuk program sertifkat masal ini mencapai Rp.700 ribu sampai Rp.5 juta sudah  sangat menyalahi aturan.
“Kami akan melakukan aksi ke kabupaten dengan peserta aksi yang lebih banyak apabila kita hari ini tidak ditanggapi,”ancamnya.
Terkait aksi protes yang dilakukan oleh  warga Dusun Jangan Asem,Desa Trompo Asri, pihak Camat Jabon Agus Sujoko belum bisa dikonfirmasi (cles).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *