Melalui KPP Pratama Tuban, Kanwil DJP Jatim II Kerjasama dengan Pemkab Tuban Terkait Penerapan KSWP

Februari 19, 2018

Kepala Kanwil DJP Jatim II Neilmaldrin Noor (kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama KSWP yang dilakukan Kepala KPP Pratama Tuban Eko Radnadi Susetio dengan Pemkab Tuban

(SIDOARJOterkini)- Untuk menyadarkan masyarakat taat bayar pajak, berbagai kebijakan dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II. Salah satunya dengan menggandeng pemerintah daerah melalui program yang diterapkan bersamaan pelayanan kepada masyarakat.

 

Salah satunya yang dilakukan Kanwil DJP Jatim II melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban yang menggandeng Pemkab Tuban. Melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Pemkab Tuban, menerapkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Program KSWP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. “Sudah dilakukan MoU pelaksanaan Program Konfirmasi Status wajib Pajak antara kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban,” ujar Kepala KPP Pratama Tuban Eko Radnadi Susetio, Senin (19/2/2018).

 

MoU terkait KSWP dilakukan di ruang rapat Sekda Pemkab Tuban. MoU ditandatangani Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio dan Kepala DPMPTSPTK  Pemkab Tuban, Tadjudin Tebyo, disaksikan oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein dan kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor.

 

Setelah sambutan dan penandatanganan MoU, dilanjutkan foto bersama. MoU ini diharapkan bisa diikuti daerah lainnya.

 

Dengan dimulainya pelaksanaan KSWP ini maka nantinya terhadap setiap pengajuan perijinan akan dikonfirmasikan ke KPP Pratama Tuban atas dua hal. Yakni, apakah NPWP pemohon ijin sesuai data di KPP dan pelaporan SPT Tahunan 2 tahun terakhir sudah dipenuhi.

 

KPP akan memberikan jawaban valid jika sudah sesuai dan perijinan yg diajukan dapat diproses oleh dinas terkait. “Jika jawaban tidak valid maka wajib pajak diminta untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu,” jelas Eko Radnadi.

 

Eko Radnadi berkeyakinan bahwa dengan berlakunya KSWP ini maka jumlah usahawan yang terdaftar memiliki NPWP akan meningkat. termasuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

 

Pemkab Tuban mendukung penuh pelaksanaan KSWP ini, Kepala DPMPTSPTK Tuban Tadjudin Tebyo menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menerapkan konfirmasi ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap program KSWP. Demikian pula Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar dalam sambutannya menekankan pentingnya KSWP diterapkan dalam proses perijinan. “Supaya semakin banyak usahawan yang berperan dalam pembangunan Kabupaten Tuban melalui pembayaran pajaknya,” ujarnya saat sambutan.

 

Sedangkan Kepala Kanwil DJP Jatim II, Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkat pula jumlah pajak yang dibayarkan.  Pada gilirannya akan menopang pembiayaan pembangunan Kabupaten Tuban.

 

Neilmaldrin menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak mengemban amanah yang tidak ringan, antara lain harus meyakinkan masyarakat bahwa kita semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak untuk kepentingan penerimaan negara. Dalam APBN tiga tahun terakhir yaitu 2016-2018, dominasi kontribusi pajak terhadap pendapatan negara semakin tinggi. Tahun 2016 hanya sekitar 68,76%, tahun 2017 sekitar 71,52% dan tahun 2018 sebesar 73,14%.

 

Hal itu menunjukkan pajak masih amat dominan jadi sumber pendapatan untuk kelanjutan pembangunan. Dari persentase tersebut menegaskan bahwa peranan perpajakan sangat penting untuk pembangunan nasional.

 

Selama pos pendapatan negara lainnya belum mampu mengimbangi kontribusi perpajakan, maka kinerja perpajakan akan sulit terlepas dari sorotan utama publik.”Perpajakan akan selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan negara,” tandas Neilmaldrin.

 

Dalam sambutannya, Neilmaldrin menjelaskan salah satu Program yang dilakukan  oleh Direktorat jenderal Pajak adalah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

 

Dalam proses Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan adalah melakukan cek validitas Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Konfirmasi Penyampaian SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir.

 

Tujuan dari program ini adalah, dengan adanya Konfirmasi ini maka akan dapat diketahui dengan mudah apakah WP yang mempunyai kegiatan di wilayah Kab/Kota tertentu sudah melilki NPWP .

 

Kepatuhan Wajib pajak dapat terdeteksi secara dini, karena yang menjadi tolok ukur dalam pencagahan korupsi adalah Wajib Pajak yang Patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk selanjutnya tidak mengalami permasalahan dan mampu mencegah tidak pidana korupsi.

 

Dengan mudahnya mendeteksi NPWP maka dalam jangka waktu ke depan penerimaan PPh Pasal 21, PPh OPDN, yang menjadi komponen bagi hasil akan dapat ditingkatkan.

Dengan adanya konfirmasi status wajib pajak tersebut seluruh lini di pemerintahan pusat maupun daerah ikut mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sumber penerimaan negara terbesar adalah dari Pajak.

 

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi setinggi tingginya Pemerintah Daerah khususnya Bapak Bupati Tuban karena mau ikut serta mendorong jajarannya untuk melaksanakan program KSWP ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah Tuban terhadap kegiatan-kegiatan yang Direktorat Jenderal Pajak lakukan dan ikut mendorong masyarakat untuk selalu taat pajak. “Kita semua berharap amanah yang kita emban untuk menghimpun penerimaan pajak akan tetap dilaksanakan dengan penuh optimisme, sehingga kemandirian pembiayaan pembangunan negeri dapat diwujudkan dengan baik,” papar Neilmaldrin.

 

Disamping itu juga dapat menggugah kesadaran masyarakat umum. Khususnya stakeholder untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan serta sesuai dengan harapan kita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan mandiri.(pajak/st-12)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *