Tahun 2017, Korupsi di Sidoarjo Meningkat

Desember 9, 2017

SIDOARJO – Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat di tahun 2017 jika dibandingkan pada tahun 2016 baik dalam jumlah kasus maupun tersangka. Hal itu terbukti dari kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

 

Berikut ucap Kajari Sidoarjo Budi Handaka saat menggelar rilis di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo di jalan raya Sultan Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (8/12/2017).

 

Ia mengungkapkan, ditahun 2017 pihaknya telah menangani penyelidikan kasus sebanyak 15 perkara. Dari penyelidikan itu Kejari mengembangkan menjadi 21 penyidikan perkara. “Setelah disidik, kami lakukan penuntutan kasus sebanyak 30 perkara. Dari 30 perkara itu, 18 di antaranya sudah dieksekusi,” katanya.

 

Sedangkan di tahun 2016, terdapat 9 kasus penyelidikan, 19 kasus penyidikan, 20 kasus penuntutan dan 18 eksekusi. “Kalau di tahun 2016 yang terjerat dari perangkat desa dan BUMD. Sedangkan tahun 2017 kebanyakan dari PNS,” ungkapnya.

 

Dengan meningkatnya angka kasus tindak pidana korupsi ini, lanjut mantan Aspidum Kejati NTT itu, Kabupaten Sidoarjo cukup mengkawatirkan dan belum berhasil dalam mencegah tindak pidana korupsi. “Justru keberhasilan itu kalau pengadilan tipidkor itu sepi,” terangnya.

 

Nah, untuk mencegah tindak pidana korupsi sendiri, pihakanya akan mencoba metode preventif atau pencegahan dengan cara memaksimalkan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan pendampingan kepada PNS, Organisasi Perangkat Desa (OPD), BUMD dan lainnya.

 

“TP4D ini nanti akan memberikan konsultasi dan pengawalan dari program maupun lelang yang dilakukan semua instansi hingga ke tingkat desa. Metode represifnya tetap seperti tahun sebelumnya, namun fokus ke preventif,” katanya

 

Dengan adanya TP4D ini, Budi optimis bisa mengatasi atau mengantisipasi korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Karena saat ini sudah ada 320 instansi yang meminya pendampingan TP4D. “Kami berharap tidak ada lagi yang namanya mekelar proyek, kontraktor abal-abal yang biasa bermain di lelang pemerintahan,” pungkasnya.(alf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *